JAKARTA | Kabarjateng.id – Jawa Tengah kembali mencatat prestasi dalam pengendalian inflasi. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah dinobatkan sebagai TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 setelah dinilai mampu menjaga pasokan pangan sekaligus mengendalikan harga melalui strategi dari sektor hulu hingga hilir.
Penghargaan tersebut diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI)–Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 serta Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
Ahmad Luthfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi gambaran hasil kerja bersama pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMD, pelaku usaha, petani, serta berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Ini bukti kolaborasi yang dilakukan di Jawa Tengah mampu mengendalikan harga bahan pokok penting sekaligus menjaga daya beli masyarakat sehingga inflasi tetap stabil,” ujar Luthfi seusai menerima penghargaan.
Kinerja tersebut tercermin dari angka inflasi Jawa Tengah pada Agustus 2026 yang berada di level 3,08 persen secara tahunan.
Angka itu lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 3,19 persen.
Menurut Luthfi, pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan ketika harga mulai mengalami kenaikan.
Pemerintah juga memperkuat produksi pangan, memastikan kelancaran distribusi, hingga melakukan intervensi pasar ketika diperlukan.
“Kita punya BUMD yang melakukan intervensi kebutuhan bahan pokok penting di seluruh kabupaten/kota. Di samping intervensi yang dilakukan oleh dinas-dinas, BI Jateng, dan stakeholder terkait lainnya sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terus terjaga,” jelasnya.
Dari sisi produksi, Jawa Tengah memiliki basis pangan yang cukup kuat. Luas panen padi pada 2025 mencapai 1,67 juta hektare atau naik sekitar 120 ribu hektare dibandingkan tahun sebelumnya.
Produksi gabah kering giling pada periode tersebut mencapai sekitar 9,3 juta ton.
Jumlah itu setara dengan sekitar 5,35 juta ton beras dan menyumbang sekitar 15,6 persen terhadap kebutuhan pangan nasional.
Produksi jagung juga mengalami peningkatan. Pada 2025, produksinya mencapai sekitar 2,75 juta ton, naik 13,37 persen dari sebelumnya sekitar 2,43 juta ton. Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi di antara provinsi di Pulau Jawa.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kemudian memperkuat sisi produksi dengan sejumlah intervensi.
Upaya tersebut meliputi perbaikan 108 daerah irigasi, penyediaan 5.400 pompa, penanganan banjir di 60 titik, penguatan pola tanam, bantuan sarana produksi, corporate farming, penyediaan benih, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.
Komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi juga mendapat perhatian khusus. Salah satunya cabai yang dikembangkan melalui program New Champion.
Pengembangan cabai dilakukan di lahan seluas 50 hektare yang tersebar di Kabupaten Semarang, Temanggung, Wonosobo, Cilacap, Blora, Batang, dan Boyolali.
Pemprov Jateng juga mendorong pembangunan greenhouse melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Selain itu, dibangun komitmen champion petani untuk periode Oktober hingga Desember dengan target produksi sekitar 54.500 kilogram.
Penguatan kemudian dilanjutkan ke sektor distribusi. Pemerintah menjalankan program supply chain champion, menggelar Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.053 kali, serta memperkuat 368 kios pangan.
BUMD juga diarahkan berperan sebagai off taker untuk menyerap sejumlah komoditas strategis.
Langkah ini ditujukan agar hasil produksi petani memiliki kepastian pasar sekaligus memperpendek rantai distribusi.
Kerja sama pasokan antardaerah turut dilakukan. Jawa Tengah menjalin kolaborasi dengan sejumlah daerah, antara lain Lampung, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Maluku Utara.
Dari sisi harga, pemerintah memberikan subsidi pangan bagi produsen maupun konsumen dengan nilai mencapai Rp5,135 miliar.
Pengadaan cadangan pangan pemerintah juga didukung melalui mekanisme e-Purchasing.
Luthfi menegaskan, pengendalian inflasi membutuhkan kesinambungan mulai dari proses produksi hingga barang tiba di tangan konsumen.
“Jadi hulu-hilir ini mulai dari ketersediaan bahan pokok, pendistribusian bahan pokok sampai tingkat pasar. Ini yang menjadi rantai pasokan dari penanaman, pengangkutan hasil panen, dan data beli. Tiga rangkaian yang harus saling berkelanjutan,” katanya.
Selain menjaga sektor pangan, Pemprov Jawa Tengah mengintegrasikan pengendalian ekonomi dengan digitalisasi pemerintahan melalui program P2DD.
Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Tengah pada 2025 mencapai 97,58, meningkat dibandingkan 2024 yang berada di angka 96,25.
Pada tahun yang sama, Jawa Tengah meraih Peringkat II Championship P2DD 2025.
Digitalisasi diterapkan pada sejumlah layanan publik dan transaksi pemerintahan.
Di antaranya pengembangan New Sakpole melalui virtual account bank atau agregator, QRIS, transfer antarbank, hingga layanan Laku Pandai Bank Jateng.
Transaksi Samsat Budiman juga menunjukkan peningkatan selama periode 2022-2025.
Bank Jateng turut mendukung percepatan digitalisasi melalui Smart Billing berbasis QRIS, Billing Center, dashboard monitoring, pendampingan roadmap, forum bersama pemerintah daerah, serta perluasan kanal pembayaran.
“Digitalisasi sama, itu semua di seluruh OPD dilakukan sehingga lebih mudah untuk mengendalikan,” ujar Luthfi.
Dengan pendekatan tersebut, pengendalian inflasi di Jawa Tengah tidak hanya bertumpu pada intervensi harga.
Pemerintah menggabungkan penguatan produksi, distribusi, kepastian pasar, subsidi pangan, kerja sama antardaerah, dan digitalisasi transaksi.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Peran tersebut mencakup pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, serta penguatan tata kelola ekonomi.
Kegiatan di Jakarta tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, gubernur dan wakil gubernur, bupati, serta wali kota. (di)
