SEMARANG | Kabarjateng.id – Hamparan sawah di Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, menjadi salah satu gambaran bagaimana sektor pertanian Jawa Tengah terus bergerak menjaga ketersediaan pangan.
Di wilayah tersebut, sekitar 264 hektare lahan dikelola lebih dari 100 petani yang tergabung dalam Gapoktan Sari Tani.
Pada musim tanam kedua 2026, produktivitas lahan mencapai lebih dari enam ton gabah per hektare.
Panen tersebut sekaligus menjadi ruang bagi petani menyampaikan berbagai kebutuhan kepada pemerintah, mulai dari pasokan air untuk musim tanam berikutnya, sambungan listrik bagi sumur pertanian, tambahan alat panen hingga pembenahan jalan usaha tani.
Ketua Gapoktan Desa Gentan, Joko Mursito, mengatakan perhatian pemerintah terhadap persoalan petani membuat mereka semakin optimistis dalam mengembangkan usaha pertanian.
“Alhamdulillah petani Desa Gentan senang, karena aspirasi kami langsung ditangkap Pak Gubernur. Kami merasa diperhatikan dan nyaman,” ujar Joko pada 24 Juni 2026.
Memasuki usia ke-81, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menempatkan sektor pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Orientasinya tidak hanya mencukupi kebutuhan masyarakat Jawa Tengah, tetapi juga memperkuat pasokan pangan untuk berbagai daerah di Indonesia.
Pada 2025, produksi padi Jawa Tengah tercatat mencapai 9,39 juta ton gabah kering giling (GKG).
Angka tersebut meningkat sekitar 493.684 ton dibandingkan tahun sebelumnya dari luas panen sekitar 1,67 juta hektare.
Kontribusi Jawa Tengah mencapai kurang lebih 15 persen terhadap produksi pangan nasional.
Dengan capaian tersebut, hasil panen dari berbagai daerah di Jawa Tengah memiliki peran lebih luas.
Sebagian produksi tidak berhenti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, tetapi juga memasok kebutuhan beras di daerah lain.
Untuk 2026, Pemprov Jawa Tengah memasang target produksi padi sebesar 10.559.679 ton GKG.
Sampai periode Januari-Juli, produksi diproyeksikan telah mencapai sekitar 6,74 juta ton GKG atau 63,43 persen dari sasaran setahun.
Gubernur Ahmad Luthfi menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara petani dan pemerintah, termasuk dalam menjaga produktivitas lahan, ketersediaan air, sarana produksi serta pemanfaatan teknologi.
“Petani bukan sekadar penanam, tetapi penjaga masa depan bangsa,” kata Ahmad Luthfi.
Berbagai intervensi kemudian dilakukan mulai dari sektor hulu hingga hilir.
Pada 2026, pemerintah provinsi menyiapkan bantuan benih dan sarana produksi padi untuk lahan seluas 47.200 hektare.
Program dukungan juga mencakup komoditas lain.
Pengembangan jagung diarahkan pada lahan 3.200 hektare, kedelai 3.000 hektare, cabai 310 hektare, serta bawang merah menggunakan benih biji atau true shallot seed seluas 25 hektare.
Di sisi lain, perlindungan terhadap lahan pangan terus diperkuat.
Pemprov Jawa Tengah mendorong pengendalian perubahan fungsi sawah agar lahan produktif tidak terus berkurang.
Ahmad Luthfi menyampaikan, sebanyak 26 kabupaten/kota telah memenuhi target perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 87 persen.
Kebijakan tersebut menjadi bagian penting dalam mempertahankan posisi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional.
Dampak berbagai program pertanian juga dirasakan kelompok tani di Desa Mojorembun, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang.
Kelompok Tani Budi Luhur yang beranggotakan 80 orang mengelola sekitar 35 hektare lahan.
Sebelum mendapat dukungan pemerintah, sebagian lahan hanya dapat ditanami padi sekali dalam setahun.
Setelah memperoleh bantuan irigasi perpompaan dan alat mesin pertanian, pola tanam meningkat hingga tiga kali dalam setahun.
Produktivitasnya berada di kisaran 7-7,5 ton per hektare.
Karyono, salah satu anggota Kelompok Tani Budi Luhur, mengatakan keberadaan irigasi perpompaan membantu petani tetap mengolah lahan meski menghadapi ancaman musim kemarau.
“Sejak mendapat bantuan irpom, petani di sini bisa merasakan panen tiga kali,” ujarnya.
Modernisasi juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan produktivitas. Salah satu penerapannya melalui mekanisasi terpadu atau yang dikenal dengan istilah “sistem sepur”.
Dalam sistem tersebut, sejumlah mesin pertanian digunakan secara berurutan, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, penyemprotan dekomposer hingga proses panen.
Pola ini memungkinkan lahan segera dipersiapkan kembali setelah panen selesai.
Untuk areal dua hektare, pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga sekitar 10 hari dengan cara manual dapat dipangkas menjadi hanya satu hari.
Efisiensi tersebut membuka peluang peningkatan indeks pertanaman sekaligus mengurangi beban tenaga dan waktu petani.
Penguatan infrastruktur pertanian juga dilakukan melalui rehabilitasi 334 paket jaringan irigasi tersier dan pembangunan 75 paket irigasi perpipaan.
Sementara dukungan alat mesin pertanian meliputi 100 mesin tanam padi, 86 traktor crawler, 30 traktor roda empat, 100 pompa air, 10 combine harvester, serta berbagai unit cultivator dan traktor tangan.
Petani juga mendapat perlindungan terhadap risiko usaha.
Pemprov Jawa Tengah menyiapkan program Asuransi Usaha Tani Padi untuk lahan seluas 10.449 hektare.
Selain itu, disediakan subsidi suku bunga bagi 800 paket pembiayaan petani.
Skema tersebut diharapkan dapat mengurangi beban petani apabila lahan mereka mengalami kerusakan akibat bencana maupun gagal panen.
Menurut Ahmad Luthfi, peningkatan produksi pangan membutuhkan keterlibatan seluruh pemerintah kabupaten dan kota.
Selain mempertahankan lahan produktif, penguatan mekanisasi dan pendampingan terhadap kelompok tani juga harus berjalan beriringan.
“Gapoktan kita openi, dari mulai pembibitan, pemupukan, sampai pascapanen,” ujarnya.
Meski demikian, pekerjaan rumah sektor pertanian masih cukup besar.
Perubahan cuaca, kekeringan, tekanan alih fungsi lahan hingga persoalan distribusi hasil panen menjadi tantangan yang harus ditangani secara berkelanjutan.
Pemerintah pun memperkuat pemetaan daerah rawan kekeringan, pipanisasi, sumurisasi, pemanfaatan sumber air baku serta distribusi pompa.
Jawa Tengah juga telah menerima sekitar 17 ribu pompa yang selanjutnya disalurkan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, menilai peningkatan produksi harus diikuti sistem distribusi yang baik.
Dengan begitu, surplus pangan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi dapat memberi dampak terhadap stabilitas pasokan dan harga.
“Yang perlu menjadi perhatian berikutnya adalah distribusi, agar surplus ini bisa merata dan menjaga stabilitas harga,” katanya.
Memasuki usia 81 tahun, Jawa Tengah tidak hanya berbicara tentang peningkatan angka produksi.
Lebih dari itu, provinsi ini terus berupaya menjaga keberlanjutan lahan, memperkuat posisi petani, meningkatkan teknologi pertanian dan memastikan hasil sawah dapat memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat Indonesia. (dkp)
