SEMARANG, Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmen pemerintah daerah menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Ia meminta seluruh pihak mencegah permainan harga, gangguan distribusi pangan, maupun praktik pasar yang merugikan masyarakat.
Penegasan tersebut ia sampaikan ketika inflasi Jawa Tengah tercatat terkendali di angka 2,83 persen (year on year/yoy), meskipun kebutuhan masyarakat meningkat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), TP2DD, serta Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jawa Tengah di Semarang, Rabu (11/2/2026), Ahmad Luthfi menempatkan pengendalian harga pangan sebagai prioritas utama kepala daerah.
“Menjelang Lebaran saya tidak mau harga melonjak tanpa kendali. Semua pihak harus menjaga distribusi tetap lancar dan menutup celah permainan harga. BUMD harus hadir membantu stabilisasi,” tegasnya.
Selain itu, Ahmad Luthfi mengingatkan lonjakan permintaan selama Ramadan dan Idulfitri berpotensi menaikkan harga, terutama pada komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, beras, dan minyak goreng.
Kepala Daerah Perketat Pengawasan
Oleh karena itu, ia meminta bupati dan wali kota memperketat pengawasan pasar di wilayah masing-masing.
Ia juga mengarahkan pemerintah daerah memasang dashboard harga di pasar induk maupun pasar besar dan memperbaruinya secara berkala.
Melalui langkah ini, pemerintah ingin meningkatkan transparansi sekaligus menekan praktik spekulasi.
“Dashboard harga harus selalu aktif dan mudah diakses masyarakat agar tidak ada ruang permainan harga,” ujarnya.
Perkuat Pasokan dan Investasi Daerah
Selanjutnya, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya penguatan rantai pasok.
Daerah sentra produksi, menurutnya, harus menjaga ketersediaan stok dan memastikan distribusi berjalan lancar. Dengan demikian, stabilitas harga dapat terjaga hingga puncak Lebaran.
Di sisi lain, pemerintah provinsi juga mendorong ketahanan pangan jangka panjang melalui percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Saat ini, sekitar 1,3 juta hektare lahan pertanian di Jawa Tengah menjadi target perlindungan agar kapasitas produksi tetap terjaga.
“Kita harus meningkatkan produksi, memperkuat teknologi pertanian, serta mempertahankan lahan produktif,” kata Luthfi.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya investasi sebagai penggerak pembangunan daerah.
Sepanjang 2025, Jawa Tengah mencatat realisasi investasi sebesar Rp88,50 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 418.138 orang.
Ia menjelaskan kemampuan pembiayaan pembangunan dari APBN dan APBD hanya sekitar 11,9 persen, sehingga pemerintah harus menjaga iklim investasi tetap kondusif.
“Investasi harus terus tumbuh. Kita harus memastikan perizinan cepat, mudah, dan transparan, serta menutup praktik pungli dan premanisme,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho, menyampaikan inflasi Januari 2026 berada di angka 2,83 persen (yoy), dengan deflasi 0,35 persen secara bulanan (mtm).
Ia menjelaskan penurunan harga terutama terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring masa panen serta normalisasi permintaan pasca-Nataru.
Namun demikian, Bank Indonesia tetap mengingatkan potensi kenaikan harga pada momentum HBKN.
Secara historis, beras dan cabai sering menjadi penyumbang inflasi selama Ramadan dan Idulfitri.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah terus menguatkan pasokan, memperlancar distribusi, serta meningkatkan pengawasan pasar.
Melalui langkah terpadu tersebut, pemerintah optimistis stabilitas harga di Jawa Tengah dapat terjaga hingga Lebaran 2026. (dkp)
