KABUPATEN SEMARANG | Kabarjateng.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat kesiapan menghadapi berbagai potensi bencana. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Tim Reaksi Cepat (TRC) bersama relawan meningkatkan kemampuan dan memperpendek waktu respons ketika terjadi bencana.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menutup Pelatihan Peningkatan Kapasitas Personel TRC Jawa Tengah di BPKH Penggaron, Kabupaten Semarang, Minggu (6/9/2026).
Pelatihan tersebut diikuti ratusan personel yang berasal dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi beragam ancaman bencana, mulai kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, hingga pergerakan tanah.
Menurut Luthfi, penanganan pada tahap awal sangat menentukan besarnya dampak yang ditimbulkan.
Semakin cepat personel tiba dan mengambil tindakan, semakin besar peluang untuk menekan jumlah korban maupun kerugian material.
Karena itu, ia menilai kemampuan teknis saja belum cukup.
Setiap personel harus memiliki koordinasi yang baik, mampu bekerja dalam tim, serta memahami langkah yang harus dilakukan ketika berada di lokasi bencana.
Luthfi kemudian membandingkan sistem penanganan bencana di Jawa Tengah dengan Jepang yang dinilainya memiliki respons sangat cepat.
Ia menyebut personel di negara tersebut dalam kondisi tertentu dapat ditargetkan tiba di lokasi sekitar 15 menit setelah kejadian.
“Kecepatan penanganan awal bencana Jepang itu nomor satu di dunia. Minimal di Jepang 15 menit sudah sampai di TKP. Di tempat kita masih di atas itu,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelatihan secara berkala diperlukan agar personel semakin profesional dan terbiasa menghadapi kondisi darurat.
Selain meningkatkan keterampilan, latihan juga dinilai mampu memperkuat kerja sama antarpersonel.
“Latihan itu perlu untuk meningkatkan profesionalitas dan teamwork, serta membiasakan diri dalam penanganan awal terkait tanggap bencana,” katanya.
Luthfi juga meminta peserta tidak menyimpan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan untuk kepentingan pribadi.
Kemampuan tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada personel lain di daerah masing-masing sehingga kapasitas penanganan bencana semakin merata.
Di sisi lain, Luthfi menyampaikan bahwa kekeringan masih menjadi salah satu ancaman yang perlu mendapatkan perhatian serius di Jawa Tengah.
Kondisi tersebut berpotensi mengganggu ketersediaan air untuk pertanian sekaligus memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Cuaca kering juga dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kebakaran permukiman maupun bangunan, hingga kebakaran di kawasan tempat pembuangan akhir (TPA).
Berdasarkan data BPBD Jawa Tengah hingga 30 Agustus 2026, tercatat 615 kejadian kebakaran.
Dari jumlah tersebut, 282 kasus merupakan kebakaran hutan dan lahan, sementara 333 kejadian lainnya terjadi pada gedung dan kawasan permukiman.
Akumulasi kerugian akibat kejadian kebakaran tersebut diperkirakan mencapai Rp38,5 miliar.
Menghadapi kondisi itu, pemerintah daerah telah melakukan pemetaan terhadap wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Pemetaan mencakup daerah yang membutuhkan perhatian terkait kondisi pertanian maupun ketersediaan air bersih.
“Semua sudah kita petakan agar dampak kekeringan tidak melanda terlalu dalam di daerah kita,” kata Luthfi.
Pemprov Jateng bersama pemerintah kabupaten dan kota juga terus menjalankan distribusi air bersih ke daerah yang mengalami kesulitan air.
Hingga kini, sekitar 8,5 juta liter air telah disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan TNI dan Polri, agar bantuan serta penanganan di lapangan dapat berlangsung lebih cepat.
Selain wilayah permukiman dan lahan, perhatian juga diarahkan pada kawasan TPA.
Kebakaran TPA Putri Cempo di Kota Surakarta disebut menjadi salah satu peristiwa yang harus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan upaya pencegahan.
Luthfi meminta seluruh kepala daerah tidak menunggu bencana terjadi untuk melakukan tindakan.
Pemeriksaan kondisi wilayah dan langkah mitigasi harus dilakukan secara rutin.
“Surat edaran sudah dibuat oleh Pak Sekda Provinsi Jawa Tengah, dan ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa mitigasi bencana harus dilakukan sebelum kejadian berlangsung.
Identifikasi wilayah rawan, pemantauan lapangan, kesiapan personel dan koordinasi antarlembaga perlu menjadi bagian dari rutinitas.
Potensi ancaman lain juga tetap diwaspadai, termasuk kemungkinan abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Hingga kini belum terdapat laporan abu vulkanik yang berdampak ke Jawa Tengah.
Meski demikian, masyarakat diminta tetap mengikuti informasi resmi dan menyiapkan perlindungan dasar apabila kondisi berubah.
“Belum ada laporan pasti terkait dampak abu vulkanik di wilayah kita. Tapi seandainya sampai wilayah kita, masyarakat kita imbau untuk mengenali masker,” ujar Luthfi.
Penguatan TRC, menurut Luthfi, bukan hanya soal menambah jumlah personel.
Yang lebih penting adalah memastikan setiap anggota memiliki kemampuan, disiplin, kekompakan, serta kesiapan untuk segera turun ketika terjadi bencana.
Dengan potensi bencana yang beragam, kecepatan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penanganan.
Respons yang cepat sejak menit-menit awal diharapkan mampu mengurangi korban sekaligus menekan kerugian yang ditanggung masyarakat. (dkp)
