KAB SEMARANG | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat peran desa dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), desa didorong tidak hanya menjadi penyedia bahan pangan, tetapi juga mengelola seluruh rantai pasok hingga operasional dapur penyedia makanan bergizi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi agar manfaat ekonomi dari program nasional itu benar-benar dirasakan masyarakat desa.
Pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh BUMDes juga dimungkinkan, sepanjang memenuhi persyaratan dan standar operasional yang telah ditetapkan.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menghadiri kegiatan Dukungan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang digelar DPP PAPDESI di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Sabtu (27/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, DPP PAPDESI bersama sejumlah kementerian dan lembaga menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sinergi antara BUMDes, KDMP, dan SPPG dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Ahmad Luthfi menilai keberadaan BUMDes dan KDMP sangat strategis dalam membangun sistem distribusi pangan berbasis desa.
Lembaga tersebut dapat menghimpun hasil produksi petani, peternak, maupun nelayan, memastikan kualitas bahan pangan, hingga mendistribusikannya ke dapur-dapur SPPG.
Ia mengapresiasi penandatanganan MoU tersebut, namun menegaskan kerja sama itu harus diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan.
Menurutnya, pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan perlu dilakukan agar program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ke depan, Pemprov Jawa Tengah juga mendorong BUMDes agar memiliki peran lebih besar, tidak sekadar menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga mampu mengelola dapur SPPG.
Dengan demikian, nilai tambah ekonomi dari Program MBG dapat dinikmati langsung oleh masyarakat desa.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dalam operasional dapur SPPG, salah satunya melalui pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG), sehingga program dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.
Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan jumlah penerima manfaat Program MBG mencapai lebih dari 9 juta orang.
Untuk melayani kebutuhan tersebut, disiapkan sekitar 4.382 dapur SPPG yang didukung lebih dari 8.500 KDMP sebagai bagian dari sistem distribusi pangan di tingkat desa.
Menurut Ahmad Luthfi, pemerintah provinsi terus melakukan evaluasi terhadap berbagai masukan dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program.
Ia menegaskan, keberhasilan MBG tidak hanya dilihat dari pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga dari dampaknya dalam menggerakkan ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi lokal.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan seluruh kebutuhan bahan pangan SPPG harus diprioritaskan berasal dari desa.
Pengadaan bahan pangan dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, maupun unit usaha desa lainnya selama potensi tersebut tersedia.
Di sisi lain, Ketua DPP PAPDESI, Wargiyati, berharap kolaborasi antara koperasi desa, BUMDes, dan SPPG mampu mempercepat perputaran ekonomi di pedesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pemanfaatan potensi lokal sebagai pemasok utama bahan pangan akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi desa.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Anggota DPR RI Mohammad Hatta.
Kemudian, Staf Khusus Presiden Bidang Buruh Said Iqbal, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shoffwan, Bupati Semarang Ngesti Nugraha, serta jajaran Forkopimda Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang. (dkp)
