SURAKARTA, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengarahkan pembangunan ekonomi kawasan melalui konsep aglomerasi regional dengan Solo Raya sebagai percontohan.
Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat peran Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) sebagai pusat pengendali dan konsolidasi lintas daerah guna menyatukan potensi ekonomi yang selama ini berjalan terpisah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pengembangan Solo Raya harus dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi yang saling terhubung, bukan sekadar kumpulan wilayah administratif yang bergerak sendiri.
Dengan konsep aglomerasi, sinergi antar daerah diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintah provinsi tidak bertujuan mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten maupun kota, melainkan berperan sebagai pengarah kebijakan agar pembangunan kawasan berjalan harmonis dan saling melengkapi.
Ia menilai keselarasan arah pembangunan menjadi kunci utama untuk meningkatkan daya saing wilayah.
Sebagai langkah nyata, Pemprov Jateng menempatkan Bakorwil sebagai pusat koordinasi ekonomi Solo Raya.
Lembaga tersebut akan difungsikan sebagai ruang kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga komunitas pelaku UMKM.
Melalui forum terpadu di Bakorwil, diharapkan berbagai kebijakan, program investasi, hingga pengembangan potensi wilayah dapat diselaraskan secara efektif.
Gubernur juga mendorong keterlibatan berbagai asosiasi bisnis seperti Kadin, PHRI, APINDO, HIPMI, serta kalangan perguruan tinggi untuk aktif berkoordinasi melalui Bakorwil.
Ia menilai kolaborasi yang terstruktur akan mempercepat integrasi investasi dan memperkuat jaringan perdagangan di kawasan Solo Raya.
Dalam pengembangan ekonomi kawasan, Solo Raya dinilai memiliki kekuatan besar tidak hanya di sektor industri, tetapi juga pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Sinergi antara pelaku usaha kecil dengan sektor perhotelan, restoran, dan kafe diyakini mampu menciptakan dampak ekonomi berantai, termasuk meningkatkan lama tinggal wisatawan serta perputaran ekonomi lokal.
Selain itu, keberadaan banyak perguruan tinggi di kawasan Solo Raya menjadi potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis riset dan inovasi.
Pemprov Jateng berharap kolaborasi akademisi dan pelaku usaha dapat memperkuat fondasi ekonomi masa depan yang lebih adaptif dan berdaya saing tinggi.
Solo Raya sendiri ditargetkan menjadi model awal penerapan aglomerasi ekonomi di Jawa Tengah.
Jika konsep tersebut berhasil, pendekatan serupa akan diterapkan di kawasan lain seperti Pekalongan Raya, Kedu Raya, dan Banyumas Raya.
Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto menilai, selama ini potensi ekonomi Solo Raya sebenarnya cukup besar, namun belum terkonsolidasi secara kolektif.
Ia menyebut aktivitas ekonomi masih bersifat lokal sehingga belum mampu menjadi kekuatan kawasan yang signifikan.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Jawa Tengah Sakina Rosellasari menjelaskan bahwa karakter investasi di Solo Raya memiliki pola yang berbeda antar wilayah.
Kota Surakarta cenderung menarik investasi di sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, sedangkan daerah penyangga seperti Karanganyar, Sragen, dan Boyolali lebih diminati investor di sektor industri.
Berdasarkan data DPMPTSP, realisasi investasi di Jawa Tengah sepanjang 2025 mencapai Rp88,50 triliun, terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp50,86 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp37,64 triliun.
Investasi tersebut tersebar dalam 105.078 proyek dan menyerap 418.138 tenaga kerja.
Forum Outlook Ekonomi Solo Raya 2026 menjadi momentum awal penyelarasan visi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, sekaligus menandai langkah baru pembangunan ekonomi kawasan berbasis kolaborasi di Jawa Tengah. (ar)
