SEMARANG, Kabarjateng.id – Konsep pertahanan negara saat ini tidak lagi terbatas pada kekuatan militer. Pemerintah menilai kemampuan bangsa dalam menghadapi ancaman non-militer—termasuk bencana alam—memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional.
Fenomena perubahan global memperlihatkan meningkatnya kerentanan terhadap ketahanan non-militer. Dampaknya bisa lebih luas, cepat, dan langsung dirasakan masyarakat dibandingkan ancaman konvensional.
Isu tersebut menjadi bahasan utama dalam audiensi Tim Sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 27 November 2025.
Tim yang dipimpin Deputi Geostrategi Mayjen TNI Ari Yuliyanto diterima Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, yang hadir mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.
Ari menjelaskan bahwa ancaman non-militer mencakup penyalahgunaan teknologi informasi, peredaran narkotika, perdagangan manusia, hingga bencana alam.
Menurutnya, Jawa Tengah termasuk wilayah dengan tingkat risiko tinggi terhadap ancaman kategori tersebut.
“Jawa Tengah kami jadikan lokasi sosialisasi karena potensi ancaman yang muncul lebih menonjol pada aspek ketahanan non-militer. Risiko bencana alam di provinsi ini juga cukup besar,” kata Ari.
Ia menegaskan, bencana alam dikategorikan sebagai ancaman pertahanan non-militer karena meski tidak melibatkan kekuatan bersenjata, dampaknya dapat mengganggu kedaulatan, mengancam keselamatan masyarakat, dan berpotensi memengaruhi keutuhan wilayah.
DPN berencana memperluas sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara di Jawa Tengah dengan menggandeng TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
Tujuannya, memperkuat pemahaman dan kesadaran seluruh pihak dalam menjaga ketahanan nasional secara menyeluruh.
Sekda Jateng Sumarno menyampaikan apresiasi atas upaya DPN meningkatkan pemahaman mengenai ketahanan negara.
Ia menilai, posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan dan kawasan industri membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk dalam urusan mitigasi risiko non-militer.
Terkait ketahanan pangan, Sumarno menyoroti kebutuhan air yang stabil dan ekosistem yang terjaga.
Ia mengungkapkan kondisi memprihatinkan di sejumlah kawasan pegunungan akibat kerusakan lingkungan.
“Beberapa waktu lalu saya mengikuti kegiatan penanaman pohon di Taman Nasional Gunung Merapi. Kerusakan akibat aktivitas penambangan pasir ilegal sudah pada tahap mengkhawatirkan. Padahal hutan adalah sumber air bagi lahan pangan kita,” ujarnya.
Sumarno berharap kegiatan sosialisasi DPN mampu memperkuat komitmen seluruh unsur di Jawa Tengah untuk menjaga situasi tetap aman dan stabil, sehingga energi pemerintah dan masyarakat dapat difokuskan pada peningkatan kesejahteraan.
“Lebih baik tenaga kita diarahkan pada upaya yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (di)
