BANYUMAS, Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian tanpa dukungan dari aparat TNI, Polri, dan perangkat desa.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat memberikan paparan dalam Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat Tahun 2025 yang digelar di Kabupaten Banyumas, Kamis (13/11/2025).
Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
“Pemprov Jateng tidak mungkin berdiri sendiri dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan. Kita harus membangun collaborative governance bersama seluruh stakeholder, termasuk Babinsa yang menjadi ujung tombak di lapangan,” ujar Luthfi.
Ia menjelaskan, Kabupaten Pati menjadi contoh penerapan sinergi efektif antara pemerintah daerah dan aparat kewilayahan dalam penanganan kemiskinan ekstrem.
Dalam skema kolaborasi itu, Pemkab Pati memberikan dukungan operasional kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas masing-masing sebesar Rp300 ribu per bulan, yang kemudian ditambah Rp200 ribu dari Pemprov Jawa Tengah.
Dengan demikian, mereka menerima total insentif sebesar Rp500 ribu per bulan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif dalam pendampingan warga miskin.
“Dukungan ini memastikan intervensi di lapangan berjalan konsisten. Mereka tidak hanya mendata, tetapi juga mendampingi warga dalam meningkatkan kesejahteraan,” jelasnya.
Selain Babinsa dan Bhabinkamtibmas, lanjut Luthfi, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) turut dilibatkan dalam peningkatan produktivitas pertanian masyarakat.
Pemprov menyiapkan tambahan dukungan Rp250 ribu bagi para penyuluh agar upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin semakin optimal.
Tahun ini, pemerintah provinsi juga menyalurkan bantuan perbaikan 995 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pati.
Dari total 17 ribu unit RTLH yang diperbaiki di seluruh Jawa Tengah, program tersebut dikemas secara terintegrasi dengan peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi.
“Tiga unsur utama—Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa—memantau langsung masyarakat miskin di wilayahnya. Pendampingan dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya pemberian bantuan sosial, tetapi juga memperbaiki rumah, menyiapkan sanitasi, membuka lapangan kerja, dan menjamin pendidikan anak-anak,” ujar Gubernur.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, tingkat kemiskinan di provinsi ini menunjukkan tren penurunan. Persentase penduduk miskin menurun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025, atau turun 0,10 persen.
“Angka ini menunjukkan bahwa kerja kolaboratif nyata menghasilkan perubahan. Kalau pola seperti ini diterapkan di semua daerah, saya yakin tidak akan ada lagi kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya sederhana: kita tangani bersama,” tegasnya.
Selain fokus pada pengentasan kemiskinan, Ahmad Luthfi juga menyinggung pentingnya sinergi dengan Kodam IV/Diponegoro dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.
Menurutnya, keamanan merupakan fondasi penting bagi peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Membangun Jawa Tengah tidak bisa hanya mengandalkan satu sosok. Kita tidak butuh superman, tapi super team. Dan TNI AD melalui Babinsa adalah bagian penting dari tim besar pembangunan Jawa Tengah,” pungkasnya. (ajp)
