SEMARANG, Kabarjateng.id – Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU Jawa Tengah mengukuhkan 400 kader sebagai paralegal yang siap mendampingi masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum.
Mereka fokus membantu perempuan, anak, serta kelompok rentan agar memperoleh akses keadilan yang lebih mudah.
Pengukuhan berlangsung di Balairung UTC Hotel, Kota Semarang, Sabtu (11/4/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk memperluas layanan bantuan hukum hingga ke tingkat desa.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa para paralegal tersebut memperkuat peran pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum di tengah masyarakat.
Ia menilai keberadaan mereka penting sebagai penghubung antara warga dan layanan hukum.
“Paralegal ini berperan langsung di tingkat bawah, khususnya desa, untuk mendorong penyelesaian masalah melalui pendekatan restorative justice serta pendampingan hukum,” tegasnya.
Perluas Akses Keadilan di Daerah
Sebanyak 400 paralegal itu tersebar di 32 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Mereka telah mengikuti pembekalan berupa konsultasi hukum, teknik mediasi, hingga pendampingan non-litigasi.
Dengan kemampuan tersebut, para paralegal mampu menjadi pintu awal bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, tanpa harus langsung berhadapan dengan proses peradilan yang kompleks.
Ahmad Luthfi menekankan pentingnya pendekatan pencegahan dalam menangani persoalan hukum.
Ia menilai upaya preventif dapat menekan potensi konflik sejak dini di lingkungan masyarakat.
“Pendekatan pencegahan harus diutamakan. Negara tidak hanya hadir saat menghukum, tetapi juga mendorong penyelesaian masalah sebelum berkembang menjadi konflik besar,” ujarnya.
Dorong Sinergi dan Pemberdayaan Perempuan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong para paralegal untuk berkolaborasi dengan berbagai elemen, seperti PKK dan program Kecamatan Berdaya.
Sinergi ini bertujuan memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta dukungan bagi penyandang disabilitas.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Choiri Fauzi, turut menghadiri kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, ia menegaskan peran penting Muslimat NU dalam mendukung ketahanan keluarga melalui berbagai program sosial.
Menurutnya, Muslimat NU selama ini berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi keluarga, pendidikan anak, hingga penguatan nilai kebersamaan di masyarakat.
“Perempuan dan anak memiliki posisi strategis dalam menentukan masa depan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan pendampingan yang optimal,” ungkapnya.
Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, menambahkan bahwa para paralegal akan memperkuat layanan pendampingan hukum melalui kerja sama dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di berbagai daerah.
Suarakan Perdamaian Global
Selain fokus pada isu lokal, Muslimat NU juga menyampaikan sembilan poin imbauan kepada Sekretaris Jenderal PBB terkait pentingnya penghentian konflik global serta upaya mendorong perdamaian dunia.
Menteri PPPA menerima imbauan tersebut untuk diteruskan ke Markas Besar PBB.
Melalui pengukuhan ini, Muslimat NU Jawa Tengah menegaskan komitmennya sebagai kekuatan sosial yang aktif dalam bidang keagamaan, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan kelompok rentan. (dkp)
