TEMANGGUNG | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pendataan menyeluruh terhadap anak-anak yang putus sekolah serta wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses pendidikan, khususnya di kawasan lereng Gunung Sumbing, Sindoro, Merbabu, dan Merapi.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh kesempatan pendidikan yang layak, tanpa terkendala faktor geografis maupun kondisi ekonomi keluarga.
Komitmen itu mengemuka dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Temanggung, Rabu (3/6/2026).
Dalam forum tersebut, sejumlah kepala daerah menyampaikan masih adanya daerah pegunungan yang belum terjangkau layanan pendidikan secara optimal.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah segera melakukan survei lapangan untuk memperoleh data akurat mengenai jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan akibat jarak sekolah yang terlalu jauh maupun karena berada dalam kategori keluarga miskin ekstrem.
Menurut Luthfi, data tersebut sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program bantuan yang tepat sasaran.
“Wilayah seperti Bruno, lereng Merbabu, dan Sumbing perlu dipetakan secara detail. Berapa anak yang berhenti sekolah karena akses yang sulit dan berapa yang terkendala kondisi ekonomi harus diketahui secara jelas,” tegasnya.
Ia menilai pendidikan merupakan salah satu indikator utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Namun, di sejumlah daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, banyak anak memilih bekerja setelah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP daripada melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalankan berbagai program bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Pada tahun 2025, tercatat sekitar 5.000 anak berhasil kembali mengenyam pendidikan melalui dukungan biaya sekolah, penyediaan seragam, buku pelajaran, dan kebutuhan belajar lainnya.
“Kami berupaya memastikan anak-anak yang sempat putus sekolah bisa kembali belajar. Dukungan diberikan mulai dari biaya pendidikan hingga perlengkapan sekolah,” ujarnya.
Selain mendata jumlah anak putus sekolah, pemerintah juga akan memetakan kebutuhan sarana pendidikan menengah di wilayah-wilayah yang masih minim layanan sekolah.
Apabila tersedia lahan dan kebutuhan dinilai mendesak, pembangunan SMA maupun SMK negeri akan diusulkan melalui anggaran pemerintah provinsi.
Luthfi menegaskan bahwa keberadaan daerah yang masih tergolong blank spot pendidikan harus segera diatasi agar akses belajar masyarakat semakin merata.
Saat ini, Pemprov Jawa Tengah sedang memprioritaskan penanganan sekitar 23 wilayah yang belum memiliki sekolah menengah atas sederajat.
Salah satu realisasi program tersebut adalah berdirinya SMAN Kemalang yang telah diresmikan pada Mei 2026.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Magelang Grengseng Pamuji mengusulkan penambahan SMA negeri di Kecamatan Kaliangkrik dan Kajoran.
Kedua wilayah tersebut hingga kini belum memiliki SMA maupun SMK negeri, padahal keberadaannya dinilai penting untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setyawan mengungkapkan masih terdapat tujuh kawasan yang masuk kategori blank spot pendidikan di daerahnya.
Ia berharap pemerintah provinsi dapat mempercepat pembangunan sekolah menengah sekaligus mendukung penyediaan lahan bagi program Sekolah Rakyat.
Hal senada disampaikan Bupati Purworejo Yuli Hastuti yang mengajukan pembangunan SMK Negeri di Kecamatan Bruno.
Menurutnya, wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk cukup besar dan masih menghadapi tantangan kemiskinan ekstrem.
Pemerintah Kabupaten Purworejo bahkan telah menyiapkan lahan desa seluas empat hektare untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut.
Melalui pendataan dan pemetaan yang komprehensif, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap dapat menghadirkan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, sekaligus memperluas akses belajar bagi masyarakat di daerah pegunungan dan wilayah yang selama ini masih terbatas layanan pendidikan menengahnya. (ajp)
