BREBES | kabarjateng.id – Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Sururul Fuad, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan anggaran yang lebih besar kepada Kabupaten Brebes.
Menurutnya, bantuan fiskal dari pemerintah provinsi diperlukan untuk mempercepat penanganan persoalan kemiskinan, stunting, serta meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Sururul Fuad saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bersama pengurus dan warga Muhammadiyah di SMP Muhammadiyah Bantarkawung, Kabupaten Brebes.
Forum tersebut menjadi wadah dialog antara wakil rakyat dan masyarakat guna menyerap berbagai aspirasi serta persoalan yang dihadapi warga.
Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Bantarkawung, Raswanto, menyambut baik kehadiran Sururul Fuad.
Ia menyebut kunjungan tersebut sebagai momen bersejarah karena menjadi kali pertama anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan silaturahmi dan berdialog secara resmi dengan warga Muhammadiyah di Bantarkawung.
Raswanto berharap komunikasi seperti ini dapat terus berlanjut sehingga berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah selatan Brebes, dapat diperjuangkan dalam kebijakan pembangunan tingkat provinsi.
Dorong Intervensi Fiskal
Sururul Fuad menjelaskan, Brebes masih menghadapi persoalan serius di bidang sosial.
Selain memiliki jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah, kabupaten ini juga masih mencatat angka kemiskinan dan stunting yang tinggi.
Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya capaian IPM dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Brebes membuat penanganan berbagai persoalan tersebut sulit dilakukan secara maksimal tanpa dukungan pemerintah provinsi.
Karena itu, ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal terbatas agar dapat memperoleh intervensi anggaran sesuai kebutuhan.
Sebagai anggota Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kesehatan, Sururul menegaskan pihaknya akan mengawal proses tersebut agar bantuan keuangan benar-benar menyasar program yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Siapkan Pemekaran Brebes Selatan
Selain membahas persoalan kesejahteraan, forum tersebut juga menyinggung rencana pembentukan daerah otonomi baru Brebes Selatan.
Selama ini, jauhnya jarak menuju pusat pemerintahan di Brebes bagian utara dinilai menjadi kendala dalam pelayanan publik maupun percepatan pembangunan.
Sururul mengungkapkan DPRD Jawa Tengah tengah mempersiapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji seluruh persyaratan administrasi dan teknis terkait usulan pemekaran wilayah tersebut.
Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bentuk kesiapan daerah meski pemerintah pusat masih menerapkan moratorium pemekaran daerah.
Dengan persiapan yang matang, Brebes Selatan diharapkan dapat segera mengajukan proses pemekaran apabila kebijakan moratorium nantinya dicabut.
Di akhir kegiatan, Sururul juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menentukan pilihan politik.
Ia menilai integritas, rekam jejak, serta kemampuan calon pemimpin harus menjadi pertimbangan utama agar daerah memiliki kepemimpinan yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi pengentasan kemiskinan dan percepatan pembangunan. (wb)
