SEMARANG | kabarjateng.id – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menegaskan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bukti pengelolaan anggaran yang harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Agustina usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Kamis (11/6). Menurutnya, capaian WTP menunjukkan tata kelola keuangan Semarang berjalan secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang paling penting bukan sekadar mendapatkan WTP, melainkan memastikan bahwa uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang dirasakan manfaatnya,” ujar Agustina.
Ia menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Semarang, DPRD, dan berbagai pihak yang turut mengawal jalannya pemerintahan daerah.
Sepanjang 2025, Pemkot Semarang mengarahkan anggaran pada berbagai program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Program tersebut meliputi pembangunan jalan dan drainase, penanganan banjir, peningkatan kualitas permukiman, layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga perlindungan sosial.
Menurut Agustina, ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah bukan ditentukan dari banyaknya penghargaan, melainkan sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Setiap rupiah APBD harus bekerja untuk rakyat dan hasilnya harus bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, tata kelola keuangan yang sehat menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan kota. Dengan kemampuan fiskal yang kuat, pemerintah dinilai lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pembangunan daerah.
Agustina juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar raihan WTP tidak membuat pemerintah berpuas diri. Ia meminta kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran terus ditingkatkan agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Menurutnya, budaya pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan harus terus menjadi nafas pemerintahan di Kota Semarang guna menjaga kepercayaan publik melalui kinerja nyata dan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.(day)
