Menu

Mode Gelap
 

Kabar Semarang

Buruh Semarang Gelar Aksi “Topo Pepe”, Menanti Keadilan Upah dari Wali Kota

badge-check


					Buruh Semarang Gelar Aksi “Topo Pepe”, Menanti Keadilan Upah dari Wali Kota Perbesar

SEMARANG, Kabarjateng.id – Di bawah panas matahari yang terik di Jalan Pemuda, sejumlah buruh Kota Semarang tampak duduk bersila di depan gerbang Balai Kota.

Mereka terdiam, dengan wajah serius dan pandangan teguh. Aksi ini disebut “Topo Pepe” — tradisi Jawa yang melambangkan keteguhan hati dan kesabaran dalam memperjuangkan kebenaran.

Sejak Kamis (6/11/2025), para buruh tersebut tetap bertahan di lokasi. Hari berganti, namun belum ada tanda-tanda Wali Kota Semarang turun menemui mereka.

“Kami hanya ingin suara kami didengar,” ungkap Ahmad Zainudin, perwakilan Serikat Pekerja FSP KEP yang memimpin aksi damai tersebut.

Zainudin menjelaskan, aksi ini lahir dari rasa kecewa atas rendahnya tingkat kesejahteraan buruh di Kota Semarang.

Menurutnya, upah minimum di kota ini masih tergolong rendah dibandingkan daerah metropolitan lainnya di Indonesia.

“Ini bukan hanya soal nominal, tapi soal martabat. Kami bekerja keras membangun kota, tapi kehidupan kami belum mencerminkan keadilan,” ujarnya.

Bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Aliansi ABJaT, para buruh menuntut pemerintah kota segera menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) tahun 2026 yang lebih manusiawi serta mampu memenuhi kebutuhan hidup layak.

Mereka membawa pesan yang tegas dan sederhana: “Semarang berdiri di atas keringat buruh.”

Rasa kecewa para buruh semakin mendalam lantaran mereka masih mengingat larangan Wali Kota terhadap aksi peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei lalu.

“Sikap itu membuat kami merasa diabaikan. Kami juga warga Semarang, tapi seolah tidak dianggap,” lanjut Zainudin.

Di tengah terik yang membakar kulit, beberapa buruh membentangkan spanduk dengan tulisan menuntut keadilan upah dan peningkatan daya beli masyarakat pekerja.

Mereka menilai kebijakan pemerintah pusat turut memperburuk situasi dengan menekan kepala daerah agar tidak menaikkan upah secara signifikan.

“Kalau kepala daerah ingin menyejahterakan warganya, seharusnya didukung, bukan diancam. Itu baru sesuai semangat Pancasila,” tegasnya.

Aksi “Topo Pepe” di depan Balai Kota itu berlangsung dalam keheningan yang sarat makna.

Di balik diam mereka, tersimpan perlawanan yang kuat — perjuangan untuk kehidupan yang layak, untuk harga diri yang sepadan, dan untuk keadilan dari pemimpin yang mereka pilih sendiri. (di)

Tinggalkan Balasan

Kabar Terbaru

15 Ribu Ayam Gratis Dibagikan di Kendal, Peternak Sampaikan Lima Aspirasi kepada Pemerintah

10 Agustus 2026 - 22:49 WIB

E-Sports Kapolri Cup 2026 Resmi Berakhir, Kapolri Dorong Gen Z Jadi Duta Kamtibmas Siber

10 Agustus 2026 - 22:06 WIB

Kejurkab Bulutangkis Purbalingga 2026 Berakhir Meriah, Karsono Bidik Lahirnya Atlet Nasional

10 Agustus 2026 - 21:18 WIB

HUT Ke-3 Suluhnusantara.news, Momentum Refleksi dan Kepedulian dengan Santuni 30 Anak Yatim

10 Agustus 2026 - 21:05 WIB

Pompa Tenaga Surya Mulai Digunakan Petani Jateng, Biaya Pengairan Lebih Hemat

10 Agustus 2026 - 19:04 WIB

Cegah Tawuran dan Bullying, Polisi Edukasi Pelajar SMK Muhammadiyah 4 Boyolali

10 Agustus 2026 - 17:40 WIB

Trending di Daerah