PEMALANG, Kabarjateng.id – Sebanyak 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pemalang dinyatakan berhasil mandiri dan resmi lulus dari program sosial tersebut.
Prosesi wisuda berlangsung dalam kegiatan bertajuk “Graduasi Pemalang Bercahaya; Bansos Sementara, Berdaya Selamanya” di Pendopo Kabupaten Pemalang, Senin, 17 November 2025.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang hadir bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menegaskan bahwa penuntasan kemiskinan merupakan pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan komitmen semua pihak.
Ia menyebut, keberhasilan para KPM hingga mencapai tahap graduasi adalah hasil pendampingan yang konsisten serta kerja kolaboratif pemerintah pusat dan daerah.
“Negara hadir untuk membantu kebutuhan dasar Bapak Ibu. Harapannya, bantuan itu dapat menjadi jalan untuk benar-benar mandiri,” kata Gubernur saat memberikan sambutan.
Acara ini juga dihadiri Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, unsur Forkopimda, jajaran Kementerian Sosial, serta ribuan KPM yang diwisuda bersama para pendampingnya.
Kehadiran mereka memperlihatkan dukungan penuh terhadap upaya pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan selama bertahun-tahun.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi mengumumkan rencana besar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menggelar wisuda graduasi secara serentak di 35 kabupaten/kota.
Diperkirakan, jumlah peserta yang akan diwisuda mencapai 40.000 KPM.
“Kita sedang menyiapkan wisuda graduasi terbesar di Jatidiri. Harapannya nanti bisa diresmikan langsung oleh Bapak Menteri atau bahkan Bapak Presiden. Ini momentum untuk menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin sejahtera dan siap melangkah tanpa ketergantungan,” tegasnya.
Gubernur menjelaskan bahwa Pemprov Jateng terus menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan permodalan UMKM, hingga dukungan pendidikan.
Menurutnya, seluruh program tersebut dirancang untuk menekan angka kemiskinan ekstrem sekaligus memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
“Kami tidak akan meninggalkan Bapak Ibu setelah hari ini. Pendampingan tetap berjalan, termasuk di 10 daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi yang kini sedang kami keroyok bersama seluruh OPD,” lanjutnya.
Di Pemalang, dari 1.000 KPM yang diwisuda, sebanyak 150 keluarga dinyatakan lulus melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), sementara 850 lainnya berhasil melakukan graduasi mandiri.
Penetapan kelulusan dilakukan setelah verifikasi memperlihatkan bahwa mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa lagi bergantung pada bantuan PKH.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan bahwa PKH bukanlah bantuan yang diberikan untuk selamanya.
Program ini dirancang sebagai jaring sementara agar keluarga dapat bangkit, mandiri, dan kemudian naik kelas.
“Bantuan jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Justru harus menjadi dorongan agar Bapak Ibu bisa maju dan akhirnya difasilitasi, bukan sekadar dibantu. Fasilitasi itu bisa berupa modal usaha, pelatihan, maupun program peningkatan kesejahteraan lainnya,” ujarnya.
Kisah para KPM yang lulus dari PKH turut mewarnai acara tersebut. Banyak dari mereka menyampaikan pengalaman bagaimana bantuan PKH pernah menjadi penopang hidup keluarga di masa-masa sulit, namun kini dengan bangga melepaskan bantuan tersebut untuk diberikan kepada warga lain yang lebih membutuhkan.
Romisa, penerima PKH sejak 2018, mengungkapkan bahwa program ini sangat membantu pendidikan anak-anaknya ketika pendapatan suami hanya sekitar Rp 65 ribu per hari.
“Sekarang sudah waktunya gantian, biar yang lain merasakan,” tuturnya.
Ningsih, yang kini berpenghasilan sekitar Rp 5 juta per bulan bersama suaminya, juga merasakan hal serupa.
Meski sebagian besar pendapatan dipakai untuk modal usaha, ia yakin keluarganya sudah cukup mandiri.
“Dulu PKH sangat membantu. Sekarang sudah cukup,” katanya.
Kisah serupa datang dari Ika Yanti, penerima PKH sejak 2011. Ia yang dulu bekerja di kantin sekolah untuk menghidupi tiga anaknya merasa bahwa kelulusannya dari PKH adalah bentuk kematangan diri.
“Sekarang sudah mampu. Biar gantian sama yang lain,” katanya.
Dahuni, yang kini bekerja dengan upah tetap di sebuah perusahaan, juga memilih untuk mengundurkan diri karena merasa sudah tidak lagi membutuhkan bantuan.
“Biar diberikan kepada yang lebih membutuhkan,” ungkapnya.
Menteri Sosial menegaskan bahwa graduasi PKH tahun ini bukan sekadar seremoni, tetapi bukti bahwa dengan kesempatan, akses, serta pendampingan yang memadai, masyarakat mampu bangkit dan membangun kemandirian ekonomi. (di)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.