SEMARANG | Kabarjateng.id – Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Karena itu, BPD diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar sektor ekonomi kerakyatan semakin berkembang.
Harapan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (3/6/2026).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan daerah, tetapi juga harus menjadi penggerak pembangunan ekonomi yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat bawah.
Menurutnya, kebutuhan permodalan UMKM masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Ia menyebutkan, Jawa Tengah saat ini memiliki sekitar 4,2 juta pelaku UMKM, dengan mayoritas merupakan usaha mikro yang mencapai sekitar 3,2 juta unit.
Kondisi tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi yang dapat dikembangkan apabila didukung akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau.
“Ketersediaan kredit dengan bunga ringan sangat penting agar pelaku usaha dapat berkembang dan tidak terjebak pada pinjaman dengan biaya tinggi,” ujarnya.
Selain sektor UMKM, Ahmad Luthfi juga menyoroti pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Menurutnya, BUMD perlu lebih aktif dalam memastikan ketersediaan pasokan dan kestabilan harga berbagai komoditas strategis yang kerap mengalami fluktuasi.
Komoditas seperti cabai dan bawang merah menjadi contoh yang memerlukan perhatian khusus.
Untuk mengatasinya, dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia agar pengendalian harga dan distribusi dapat berjalan lebih efektif.
Lebih lanjut, Luthfi menekankan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.
Kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, hingga lembaga keuangan, menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan secara berkelanjutan.
“Seluruh elemen masyarakat harus dilibatkan agar berbagai tantangan pembangunan di Jawa Tengah dapat diselesaikan secara bersama-sama,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Umum FKDK BPDSI, Prof. Mas’ud, mengungkapkan bahwa posisi BPD dalam industri perbankan nasional sangat strategis.
Saat ini, total aset seluruh BPD di Indonesia mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau hampir 10 persen dari keseluruhan aset perbankan nasional.
Menurutnya, kekuatan tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi daerah di tengah menurunnya ruang fiskal pemerintah.
“BPD harus mampu menjadi lembaga yang tangguh, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Senada dengan itu, Komisaris Utama Bank Jateng Adnas menilai bahwa peningkatan tata kelola perusahaan, penguatan manajemen risiko, inovasi layanan, serta kerja sama antarlembaga menjadi faktor penting agar BPD tetap memiliki daya saing dan relevansi dalam mendukung pembangunan.
Melalui forum FKDK BPDSI ini, seluruh BPD di Indonesia diharapkan semakin solid dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (dkp)
