KLATEN | Kabarjateng.id – Sebanyak 2.596 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Klaten resmi mengakhiri statusnya sebagai penerima bantuan sosial melalui program graduasi.
Capaian tersebut menjadi bukti bahwa bantuan pemerintah mampu mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dan meningkatkan kesejahteraan.
Prosesi wisuda graduasi digelar di Graha Bung Karno, Kabupaten Klaten, Selasa (30/6/2026), sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan ribuan keluarga yang telah keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Dari total 54.555 KPM PKH Tahap I Tahun 2026 di Kabupaten Klaten, sebanyak 992 keluarga memilih graduasi secara mandiri karena merasa kondisi ekonominya sudah stabil.
Sementara itu, 1.604 keluarga lainnya berhasil lulus dari program setelah mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Salah satu peserta graduasi mandiri, Sri Giatmi, warga Desa Bero, Kecamatan Trucuk, mengungkapkan rasa syukurnya karena kini keluarganya telah mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan pemerintah.
Ia menceritakan, sejak menjadi penerima PKH pada 2013, bantuan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan gizi anak.
Sebagian dana juga disisihkan sebagai modal usaha hingga akhirnya berhasil mengembangkan usaha jamu keliling yang kini menjadi sumber penghasilan keluarga.
“Alhamdulillah sekarang kami sudah merasa cukup. Saya berharap keluarga lain yang sudah mampu juga berani mengundurkan diri agar bantuan dapat diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan,” tuturnya.
Cerita serupa disampaikan Tri Suwiyem, warga Klaten Tengah. Berkat Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi dari Kementerian Sosial, ia memperoleh bantuan peralatan usaha untuk berjualan bakso.
Menurutnya, dukungan tersebut memberikan semangat baru untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarganya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi keberhasilan ribuan keluarga yang berhasil melakukan graduasi.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator bahwa program perlindungan sosial mampu melahirkan keluarga yang mandiri dan produktif.
Ia menegaskan, graduasi bukan sekadar berakhirnya status penerima bantuan, tetapi juga menjadi awal bagi masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih baik tanpa bergantung pada bantuan sosial.
Ahmad Luthfi juga menekankan bahwa upaya menurunkan angka kemiskinan membutuhkan kerja sama lintas sektor.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, sinergi tersebut ikut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah, dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen pada 2025.
“Kita harus terus bergotong royong membantu masyarakat miskin dan miskin ekstrem agar semakin banyak yang bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta pemerintah kabupaten dan kota yang terus memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
Ia menilai, validitas dan keterbukaan data kemiskinan menjadi kunci agar berbagai program bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Dengan kerja sama yang baik, kita melihat keluarga penerima manfaat mampu bertransformasi menjadi keluarga yang mandiri, berdaya, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” katanya. (liem)
