BATANG | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan masih terjadi hingga September 2026.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyebut modifikasi cuaca menjadi salah satu opsi yang tengah didorong untuk mengurangi dampak kemarau berkepanjangan.
Langkah tersebut disiapkan setelah BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah mengeluarkan peringatan kekeringan meteorologis dengan status Awas untuk periode 21-31 Agustus 2026.
Peringatan itu mencakup 14 kabupaten, yakni Demak, Kudus, Grobogan, Jepara, Pati, Rembang, Blora, Sragen, Karanganyar, Purworejo, Klaten, Magelang, Cilacap, dan Wonogiri.
“Kami ke depan akan coba memodifikasi awan dengan harapan ini bisa mengurangi kekeringan panjang di tahun ini,” ujar Taj Yasin seusai memberikan mauidhah hasanah dalam acara Dzikro Maulidurrosul Muhammad SAW di Pondok Pesantren Ar Roudloh Babadan, Limpung, Batang, Selasa (25/8/2026).
Menurut Gus Yasin, persoalan kekeringan tidak cukup ditangani hanya ketika musim kemarau tiba.
Perencanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan keberadaan kawasan resapan agar cadangan air tanah tetap terjaga.
Ia menilai penggunaan beton yang terlalu dominan pada kawasan permukiman maupun wilayah pedesaan dapat mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan.
“Ini peringatan buat kita bahwa ke depan kita harus membenahi infrastruktur tanah kita. Pori-porinya harus diperhatikan,” katanya.
Karena itu, pemerintah mendorong masyarakat dan pengembang agar tidak sepenuhnya menutup permukaan tanah.
Sumur resapan dan biopori dinilai perlu diperbanyak, termasuk di lingkungan rumah.
“Harus ada pori-pori, syukur-syukur ada sumur biopori atau resapan di tiap-tiap rumah,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemprov Jateng juga menyiapkan langkah penanganan bagi masyarakat yang sudah terdampak kekeringan.
Melalui BPBD, armada truk tangki disiagakan untuk memasok kebutuhan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan air.
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terus dilakukan untuk memastikan distribusi air, khususnya air yang aman digunakan dan dikonsumsi masyarakat.
“Kami juga sudah menyiapkan lewat BPBD terkait kekeringan. Sudah banyak kita dengan kabupaten kota mengalokasikan, menyiagakan truk-truk tangki kita untuk mendistribusikan air bersih, terutama air yang siap untuk dikonsumsi,” tutur Taj Yasin.
Ancaman kemarau juga berpotensi memengaruhi aktivitas pertanian.
Keterbatasan pasokan air dapat mengganggu proses tanam hingga meningkatkan risiko gagal panen di sejumlah daerah.
Untuk menekan dampak ekonomi yang mungkin dialami petani, Pemprov Jateng menyiapkan skema perlindungan melalui Dinas Pertanian dan BUMD.
Petani yang mengalami gagal tanam atau gagal panen akan mendapat perlindungan melalui program asuransi.
“Untuk gagal tanam panen kami lewat Dinas Pertanian dengan BUMD kita juga memberikan jaminan untuk kawan-kawan atau petani yang gagal panen. Ada asuransi yang kita jaminkan di BUMD kita,” pungkasnya. (di)
