BANJARNEGARA, Kabarjateng.id – Kondisi Waduk Panglima Besar Soedirman atau Waduk Mrica di Kabupaten Banjarnegara semakin memprihatinkan.
Tingginya sedimentasi yang mencapai 93 persen mulai mengganggu fungsi utama waduk, mulai dari pembangkit listrik hingga pengendalian debit air di wilayah hilir.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi langsung merespons persoalan tersebut dengan menyiapkan langkah koordinasi bersama pemerintah pusat.
Ia menilai penanganan Waduk harus berjalan cepat karena dampaknya menyangkut kebutuhan masyarakat luas.
Komitmen itu muncul saat Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 wilayah Banyumas Raya di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Senin (18/5/2026).
Bupati Banjarnegara Amalia Desiana mengungkapkan sedimentasi yang terus meningkat membuat produksi energi listrik dari Waduk Mrica menurun dibanding beberapa tahun lalu.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya merugikan Banjarnegara, tetapi juga berdampak pada daerah lain di Jawa Tengah.
“Kondisi sedimentasi Waduk Mrica sudah sangat tinggi sehingga hasil energinya ikut menurun,” ujarnya.
Selain menurunkan kapasitas pembangkit listrik, sedimentasi juga meningkatkan risiko gangguan pengendalian air dan ancaman bencana di kawasan hilir.
Banjarnegara Dorong Status Proyek Strategis Nasional
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kini mendorong penanganan Waduk Mrica masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Langkah itu bertujuan mempercepat penanganan melalui dukungan pemerintah pusat.
Amalia menilai dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat penting untuk memperkuat komunikasi dengan kementerian terkait.
Ia berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret sebelum kondisi waduk semakin kritis.
Banjarnegara juga menghadapi tantangan geografis yang cukup berat.
Sekitar 70 persen wilayahnya masuk kategori rawan bencana, mulai dari longsor hingga banjir.
“Banjarnegara membutuhkan dukungan semua pihak, terutama dalam penanganan kawasan rawan bencana dari hulu sampai hilir,” katanya.
Pemprov Jateng Siap Kawal Penanganan
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mengawal penuh penanganan Waduk Mrica.
Ia berencana menyurati pemerintah pusat dan membangun koordinasi dengan pihak terkait, termasuk PLN.
Menurut Luthfi, persoalan Waduk Mrica membutuhkan sinergi lintas pemerintahan karena berkaitan langsung dengan kewenangan pusat dan kepentingan daerah.
“Kita akan dorong bersama ke pusat agar sedimentasi Waduk Mrica segera tertangani,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan lingkungan dan infrastruktur di wilayah Banyumas Raya agar pembangunan berjalan lebih aman dan berkelanjutan. (ajp)
