SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat tanpa biaya bagi masyarakat kurang mampu.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat ini sedang mengidentifikasi lahan dan gedung yang dapat digunakan untuk sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA, dengan pendanaan bersumber dari APBN.
Lahan atau gedung yang akan digunakan tidak harus berasal dari aset milik Pemprov Jateng, tetapi juga dapat memanfaatkan fasilitas milik pemerintah kabupaten/kota. Pembangunan sekolah serta revitalisasi gedung direncanakan mulai tahun 2025.
Fokus pada Siswa dari Keluarga Miskin
Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrem atau rentan miskin.
“Sasaran utama Sekolah Rakyat ini adalah anak-anak dari keluarga miskin atau yang berisiko mengalami kemiskinan. Sekolah ini akan digratiskan,” ujarnya usai menghadiri rapat koordinasi dan sosialisasi pembentukan Sekolah Rakyat di Gedung B Lantai V Pemprov Jateng, Rabu, 12 Maret 2025.
Sosialisasi ini juga dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), serta bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
Dukungan untuk Mengurangi Angka Putus Sekolah
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Pemprov Jateng mendukung penuh program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu tujuannya adalah menekan angka putus sekolah di Jawa Tengah, yang saat ini mencapai 160 ribu siswa.
Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan mata rantai kemiskinan di Jawa Tengah dapat diputus melalui pendidikan. Saat ini, angka kemiskinan di provinsi tersebut masih berada di kisaran 9,58 persen.
Menariknya, siswa yang diterima di Sekolah Rakyat ini nantinya berasal dari lingkungan sekitar sekolah. Selain berasal dari keluarga miskin, mereka juga harus menunjukkan prestasi akademik.
Tantangan Penyediaan Lahan
Meski demikian, Ahmad Luthfi mengakui bahwa penyediaan lahan untuk Sekolah Rakyat bukanlah perkara mudah.
Kementerian Sosial telah menetapkan standar luas lahan sekolah, yakni antara 5 hingga 10 hektare.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Pada tahap awal, sekolah ini akan memanfaatkan aset milik Kemensos sebagai lokasi utama.
Sekolah Rakyat akan berbentuk boarding school atau sekolah berasrama, dengan sistem pendidikan penuh selama 24 jam sehari.
Kurikulum yang diterapkan akan mengikuti standar sekolah unggulan, dengan penekanan pada pendidikan karakter.
Terkait status lahan yang akan digunakan, baik dari Pemprov maupun Pemkab, Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa hal tersebut masih dalam tahap finalisasi.
“Dalam satu minggu ke depan akan diketahui berapa banyak lahan atau gedung di Jawa Tengah yang siap digunakan, baik melalui revitalisasi maupun pengadaan tanah baru. Kami menunggu usulan hingga 21 Maret 2025,” jelasnya. (di)
