SEMARANG, Kabarjateng.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menilai masih terdapat kesenjangan antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan di wilayahnya.
Berdasarkan data, tingkat inklusi keuangan di Jawa Tengah telah mencapai sekitar 80 persen, sedangkan literasi keuangan baru berada di angka 60 persen.
Menurut Sumarno, meskipun akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin luas, peningkatan literasi tetap menjadi tantangan utama.
“Contoh sederhana terlihat saat pelaksanaan Soloraya Great Sale (SGS) yang mewajibkan UMKM menggunakan QRIS. Tercatat lima juta transaksi dilakukan dengan QRIS, ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah terbiasa memanfaatkan layanan keuangan digital,” ujarnya saat membuka acara Kick Off Bulan Inklusi Keuangan sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama pengembangan ekonomi daerah serta pengukuhan Campaign Manager dan Collaborator Jawa Tengah di Kantor OJK Jateng, Kamis (11/9/2025).
Namun, rendahnya tingkat literasi keuangan menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diabaikan. Sumarno menyebut masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena merasa rumit atau khawatir menghadapi kesulitan administrasi.
Di sisi lain, akses pinjaman online yang serba cepat justru makin diminati.
“Tantangan kita adalah bagaimana memperluas akses pendanaan sekaligus meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat,” tegasnya.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menambahkan bahwa hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan indeks literasi keuangan Jateng sebesar 66,46 persen, sementara inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa tingkat penggunaan produk jasa keuangan masyarakat lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahamannya.
“Literasi keuangan menjadi fondasi utama untuk mencapai kemandirian finansial,” ungkapnya.
Lebih lanjut, OJK juga mendukung program ketahanan pangan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin.
Salah satu bentuk dukungan diarahkan pada pengembangan literasi dan inklusi keuangan di sektor perikanan, khususnya komoditas rajungan dan kepiting laut di Jepara serta Demak yang memiliki potensi ekspor besar.
Hidayat menjelaskan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan dilakukan melalui peran aktif campaign manager dan collaborator dari industri jasa keuangan.
Selain itu, OJK juga telah menugaskan tiga duta literasi melalui program Insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan di seluruh kabupaten/kota Jawa Tengah untuk memperluas jangkauan edukasi ke masyarakat. (rs)
