SEMARANG, Kabarjateng.id – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, memberi perhatian serius terhadap meningkatnya keluhan terkait penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru jenjang SMA di sejumlah wilayah.
Untuk merespons hal tersebut, ia menginisiasi rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah.
“Dalam beberapa waktu terakhir, saya menerima banyak keluhan mengenai penempatan guru PPPK. Aduan itu datang langsung ke saya maupun melalui dinas pendidikan,” ujar Taj Yasin usai memimpin rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Disdikbud Provinsi Jawa Tengah, Rabu (16/4/2025).
Ia menuturkan bahwa aduan serupa juga banyak disampaikan melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, hingga Facebook.
Hal ini menunjukkan keresahan yang cukup luas dari para tenaga pendidik yang belum mendapatkan penempatan sesuai harapan.
“Sudah kami bahas bersama, dan kami berkomitmen untuk mencari solusi terbaik. Yang penting semua langkah tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku,” tegas pria yang akrab disapa Gus Yasin tersebut.
Dalam rapat tersebut, pihaknya bersama Disdikbud dan BKD membahas langkah konkret untuk relokasi serta redistribusi tenaga guru PPPK di berbagai daerah di Jawa Tengah.
Ia menekankan pentingnya kesesuaian penempatan dengan kebutuhan sekolah, tanpa mengabaikan ketentuan dari pemerintah pusat.
Gus Yasin menambahkan, penanganan masalah ini juga berkaitan langsung dengan visi-misi pemerintah provinsi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Tengah bersama Gubernur Ahmad Luthfi.
Menurutnya, penyediaan guru yang sesuai kebutuhan dan keahlian akan sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Uswatun Khasanah, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima sekitar 600 laporan terkait penempatan guru PPPK yang tidak sesuai dengan pengajuan awal.
Disdikbud dan BKD saat ini terus menjalin komunikasi intensif dengan kementerian terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Hingga Selasa (15/4/2025), kami mendapatkan informasi bahwa Kementerian PAN-RB masih dalam proses mengkaji izin relokasi,” ungkapnya. (di)
