SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan percepatan transisi energi sebagai langkah strategis menuju industri ramah lingkungan atau green industry. Upaya ini dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan BUMD, untuk memperluas penggunaan energi alternatif.
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, menjelaskan bahwa langkah awal yang tengah dilakukan adalah pemanfaatan panel surya dan Compressed Natural Gas (CNG) di kawasan industri.
Menurutnya, transisi menuju energi bersih tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi melalui tahapan yang terukur dan konsisten.
“Transisi energinya dilakukan bertahap. Kami mendorong kawasan industri mulai beralih menggunakan energi alternatif, seperti CNG. Saat ini Jawa Tengah juga tengah mengembangkan penggunaan CNG secara lebih luas,” ujar Sumarno mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), usai menghadiri Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Bidang Industri dan Perdagangan 2025 serta Sosialisasi Rengganis Pintar – Revitalisasi Green Industry di The Wujil Resort & Convention, Kabupaten Semarang, Kamis (2/10/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perluasan penggunaan CNG didukung oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) melalui pembangunan jaringan transmisi gas Cirebon–Semarang (Cisem) yang saat ini masih dalam proses.
CNG dinilai bukan hanya lebih ramah lingkungan, tetapi juga memanfaatkan sumber energi dalam negeri sehingga mendukung kemandirian energi nasional.
Pemprov Jateng juga memiliki BUMD yang fokus mengembangkan produk gas alam, yakni PT Jateng Petro Energi (Perseroda).
Perusahaan ini didorong untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menyalurkan CNG baik untuk industri skala kecil maupun besar.
Sumarno menekankan, aspek perizinan dan analisis dampak lingkungan (Amdal) harus benar-benar dipatuhi oleh pelaku usaha agar kelestarian lingkungan tetap terjaga.
Terlebih, Jawa Tengah memiliki peran penting sebagai lumbung pangan sekaligus daerah industri sehingga keseimbangan keduanya menjadi prioritas.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jateng, July Emmylia, menuturkan bahwa program Rengganis Pintar merupakan inisiatif untuk mempercepat penerapan konsep industri hijau di Jawa Tengah.
Saat ini, banyak pasar global yang mulai mewajibkan industri memiliki sertifikasi IUDR dan FSC sebagai syarat akses pasar ekspor.
“Pasar global kini sudah mengarah pada sertifikasi hijau. Jika kita tidak bergerak cepat, kita akan kehilangan peluang ekspor,” tegas Emmy.
Ia mengungkapkan, tingkat kesiapan pasar hijau saat ini telah mencapai 79,12 persen. Angka tersebut menunjukkan perlunya percepatan sertifikasi agar potensi pasar ekspor tidak hilang.
Program Rengganis Pintar menyediakan forum konsultasi, komunikasi, dan instrumen indeks kesiapan hijau bagi industri, khususnya Industri Kecil Menengah (IKM). Pelaku IKM juga diberikan pendampingan dan fasilitas sertifikasi hijau secara gratis.
Disperindag menargetkan dua capaian melalui program ini. Dalam jangka pendek, mereka ingin meningkatkan kesadaran pelaku industri terhadap pentingnya sertifikasi hijau.
Dalam jangka panjang, akan disusun peta jalan (roadmap) untuk memperkuat arah kebijakan industri hijau.
“Pada 2028 mendatang, Gubernur Ahmad Luthfi telah menetapkan arah pembangunan daerah yang berfokus pada pemerataan dan peningkatan pembangunan berbasis potensi lokal serta penguatan industri hijau,” tutup Emmy. (rs)
