JAKARTA, Kabarjateng.id – Mantan Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy atau yang akrab disapa Gus Rommy, menepis tudingan adanya perebutan kantor pusat partai.
Menurutnya, persoalan kantor tidak perlu diperdebatkan karena kewenangan sah akan ditentukan melalui Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Tidak ada perebutan kantor, dan juga tidak ada manfaatnya menguasai kantor. Pada waktunya, kantor tetap diserahkan kepada pihak yang memperoleh SK Kemenkumham sebagai DPP PPP yang sah,” ujar Gus Rommy dalam pesan singkat, Rabu (1/10/2025).
Selain itu, ia juga meluruskan informasi yang sempat beredar mengenai Muhammad Mardiono yang disebut-sebut terpilih secara aklamasi dalam Muktamar X PPP di Ancol beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kabar tersebut tidak benar karena hingga pukul 22.30 WIB sidang masih berlangsung.
“Tidak benar Mardiono terpilih, apalagi secara aklamasi. Sampai pukul 22.30 WIB, sidang Muktamar X masih berjalan dengan agenda Sidang Paripurna IV,” jelasnya.
Sementara itu, Andi Surya, mantan Ketua DPP PPP Bidang Hukum periode 2020–2025, menyampaikan pandangan berbeda.
Ia menegaskan bahwa kubu Muhammad Mardiono masih sah secara hukum karena SK Kemenkumham belum mengalami perubahan.
“Secara legal standing, yang memiliki kewenangan atas kantor partai adalah Pak Mardiono. SK Menkum belum berubah, sehingga secara hukum kepemimpinan beliau masih berlaku,” kata Andi dalam keterangan tertulisnya.
Ia juga menyoroti adanya pihak yang disebut-sebut mencoba mengambil alih kantor partai. Menurutnya, tindakan seperti itu di luar koridor hukum.
“Kalau ada yang berupaya merebut kantor, itu jelas menyalahi aturan. Kantor ini adalah rumah bersama, bukan milik kelompok tertentu,” tegasnya.
Andi bahkan meminta pihak kepolisian turun tangan untuk mencegah potensi gesekan di lapangan.
“Kami berharap aparat bertindak tegas agar tidak terjadi perampasan atau aksi melawan hukum. Syukurlah pihak kepolisian siap membantu menjaga kondusifitas,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, ia mengajak seluruh kader PPP untuk menahan diri dan menyelesaikan persoalan secara musyawarah.
“Kalau untuk kepentingan partai, mari datang dengan baik-baik. Kami terbuka untuk dialog. Jangan sampai ada tindakan sepihak yang justru merusak persatuan,” pungkasnya. (arh)
