SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meresmikan sistem pembayaran modern untuk layanan bus Trans Jateng. Langkah ini dilakukan dengan memperluas serta meningkatkan kualitas kanal pembayaran, baik tunai maupun non-tunai, guna memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Dengan pembaruan ini, penumpang kini dapat membeli tiket melalui beragam opsi. Selain uang tunai, tersedia juga pembayaran digital menggunakan Qris, aplikasi Si Anteng (ASTRAPAY), Kartu Multi Trip (KMT), E-Money Mandiri, Tap Cash BNI, Brizzi BRI, serta Flazz BCA.
“Hari ini kita meluncurkan beberapa kartu yang bisa dipakai untuk naik Trans Jateng, termasuk kartu dari KAI,” ujar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menghadiri peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Rabu (17/9/2025).
Modernisasi yang dilakukan tidak hanya sebatas pembayaran, melainkan juga menyentuh armada bus, sistem pengelolaan, halte, hingga integrasi layanan antarjaringan.
Ke depan, Trans Jateng ditargetkan semakin terkoneksi dengan angkutan kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah.
Sejak pertama kali diluncurkan pada 2017, Trans Jateng telah beroperasi di tujuh koridor yang melayani 14 kabupaten/kota.
Koridor tersebut antara lain Semarang–Bawen, Purwokerto–Purbalingga, Semarang–Kendal, Kutoarjo–Borobudur, Solo–Sumberlawang, Semarang–Grobogan, serta Solo–Sukoharjo–Wonogiri. Saat ini, rata-rata penumpang harian mencapai 26.965 orang.
Menurut Ahmad Luthfi, layanan Trans Jateng akan terus diperluas ke wilayah lain seperti Batang, Magelang, Jepara–Kudus, dan Banyumas.
“Kami akan menambah armada agar jangkauannya makin luas dan memudahkan mobilitas masyarakat,” jelasnya.
Selain transportasi darat, Pemprov Jateng juga menyiapkan program prioritas lain di bidang perhubungan.
Beberapa di antaranya adalah pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, peningkatan status Pelabuhan Kendal agar bisa menjadi bagian dari Tanjung Emas, serta optimalisasi bandara perintis seperti Dewadaru Karimunjawa, Ngloram Blora, dan Jenderal Besar Soedirman Purbalingga.
Langkah ini dipadukan dengan pengembangan rute penerbangan, kerja sama maskapai, serta integrasi transportasi dengan sektor pariwisata dan kegiatan ekonomi lokal.
Di sisi infrastruktur darat, Pemprov juga menggenjot peningkatan kualitas jalan provinsi dengan standar lebar 7 meter serta pemasangan penerangan jalan umum (PJU).
Revitalisasi jalur kereta api nonaktif turut didorong, termasuk rute Semarang–Rembang, Semarang–Magelang–Yogyakarta, dan Purwokerto–Wonosobo. Selain itu, ada rencana memperpanjang layanan KA Komuter Kedungsepur hingga Weleri–Ngrombo, serta elektrifikasi KRL Solo–Yogyakarta hingga Kutoarjo. Layanan KA Prameks pun diusulkan sampai Kebumen.
“Transportasi bukan hanya sarana mobilitas, tetapi juga wujud pengabdian bagi masyarakat. Harapan kami, ke depan konektivitas antarwilayah, baik antarkota maupun antarprovinsi, semakin kuat demi mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan,” tutup Ahmad Luthfi. (rs)
