SEMARANG, Kabarjateng.id – Sekda Sumarno mendorong optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Hal itu untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sumarno menyampaikannya saat membuka Pra Rakor di Lantai 4 Gedung B Kantor Bapenda Jateng, Rabu (4/3/2026).
Ia menegaskan, Gubernur dan Wagub menaruh harapan besar terhadap kontribusi BUMD dan BLUD dalam menopang struktur pendapatan daerah.
Menurutnya, kemandirian fiskal menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan pembangunan di Jawa Tengah.
Pengelolaan Lebih Profesional dan Berbasis Bisnis
Sumarno menjelaskan, BUMD dan BLUD memiliki tata kelola dan instrumen manajemen yang lebih maju dibandingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam struktur pengelolaan, OPD berada pada level dasar, BLUD di tingkat menengah, sedangkan BUMD menempati posisi tertinggi karena menjalankan konsep bisnis secara penuh.
“BUMD bergerak dengan pendekatan bisnis. Karena itu, kami mendorong jajaran direksi dan manajemen agar terus meningkatkan profesionalisme,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa direksi BUMD memegang mandat penuh dalam pengelolaan manajemen.
BUMD dan BLUD sama-sama menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta menjalankan fungsi pengawasan melalui dewan pengawas.
Berbeda dengan OPD, kedua lembaga tersebut mengedepankan perencanaan bisnis yang terukur dan berbasis target kinerja.
Dengan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur dan profesional, Pemprov Jateng menargetkan kontribusi nyata dari BUMD dan BLUD terhadap peningkatan PAD.
Perkuat Sinergi dan Strategi Pendapatan
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, Mohamad Masrofi, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mengejar target pendapatan tahun anggaran 2026.
Bapenda memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta OPD di lingkungan Pemprov Jawa Tengah guna mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan.
Masrofi mengakui, target pendapatan tahun 2026 menghadapi tantangan, terutama akibat kebijakan pemerintah pusat yang mengubah asumsi dasar penentuan target pendapatan daerah.
Kondisi tersebut mendorong jajaran Bapenda untuk merumuskan strategi yang lebih adaptif dan responsif.
“Kami akan memaksimalkan sarana dan prasarana serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar target tercapai,” ujarnya.
Untuk tahun 2027, Bapenda menyiapkan berbagai inovasi dan terobosan strategis guna memperkuat struktur pendapatan daerah serta mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat.
Melalui kolaborasi solid antara BUMD, BLUD, OPD, serta pemerintah kabupaten/kota, Pemprov Jawa Tengah optimistis mampu meningkatkan kemandirian fiskal dan menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
