SEMARANG | Kabarjateng.id – Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat ekosistem UMKM melalui kemudahan akses pembiayaan, pendampingan usaha, hingga perluasan jaringan pemasaran.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
Karena itu, berbagai program penguatan terus dijalankan agar pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga berkembang dan meningkatkan skala usahanya.
Usai mengikuti rapat paripurna DPRD Jawa Tengah pada Senin (8/6/2026), Luthfi menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah daerah.
Menurutnya, pelaku usaha perlu didorong agar dapat bertransformasi dari usaha mikro menjadi usaha kecil, kemudian berkembang ke tingkat menengah.
Ia menjelaskan bahwa jumlah UMKM di Jawa Tengah yang sangat besar merupakan aset penting bagi pertumbuhan ekonomi.
Oleh sebab itu, pemerintah terus menghadirkan berbagai program pembinaan yang bertujuan meningkatkan daya saing serta produktivitas pelaku usaha.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperluas akses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang terjangkau.
Skema tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan bisnis mereka di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.
Selain dukungan pembiayaan, Pemprov Jateng juga memberikan pendampingan secara berkelanjutan.
Program tersebut mencakup peningkatan kualitas produk, pengembangan desain dan kemasan, penguatan strategi pemasaran, hingga membuka peluang bagi produk UMKM untuk menembus pasar ekspor.
Menurut Luthfi, penguatan sektor UMKM menjadi langkah penting karena selama ini sektor tersebut terbukti mampu menopang perekonomian daerah dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Oleh karena itu, pembinaan terhadap pelaku usaha akan terus dilakukan agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi semakin optimal.
Terkait dampak pelemahan rupiah yang berpotensi meningkatkan biaya produksi maupun harga bahan baku, ia menilai dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk menjaga keberlangsungan usaha para pelaku UMKM.
Pemerintah daerah, lanjutnya, tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan ekonomi.
Sinergi dengan berbagai lembaga, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, dan dunia usaha, menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM.
Dengan dukungan pembiayaan, pendampingan, serta perluasan akses pasar yang berkelanjutan, Pemprov Jawa Tengah optimistis UMKM dapat tetap tumbuh, lebih kompetitif, dan menjadi fondasi kuat bagi ketahanan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global. (dkp)
