SEMARANG | Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong ekonomi syariah tidak hanya berkembang di sektor keuangan, tetapi mampu menjadi penggerak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga menembus pasar internasional.
Dorongan itu disampaikan Luthfi saat menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Tengah periode 2026–2031 di Ballroom Pandanaran, Hotel Padma, Kota Semarang, Jumat (2/10/2026).
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Ketua Umum Pengurus Pusat MES Rosan Perkasa Roeslani serta Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Luthfi menyebut Jawa Tengah memiliki basis pasar yang besar untuk pengembangan ekonomi syariah.
Dari sekitar 38 juta penduduk, sekitar 97 persen di antaranya merupakan masyarakat muslim.
Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
“MES ini sangat strategis sekali karena hampir 97 persen dari 38 juta penduduk Jawa Tengah itu muslim.
Minimal programnya bisa menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita,” ujar Luthfi.
Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah juga telah masuk dalam arah pembangunan Jawa Tengah periode 2025–2029.
Mulai 2027, ekonomi syariah diproyeksikan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah bersama pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Luthfi mengatakan peluang tersebut terbuka di berbagai sektor.
Mulai dari industri halal, kuliner, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, UMKM hingga pengembangan ekonomi berbasis pesantren.
“Kita punya wisata ramah muslim, tidak hanya seribu desa wisata tetapi wisata ramah muslim. Termasuk sertifikasi halal yang sampai saat ini di tempat kita sudah hampir 670 ribu sertifikasi halal diterbitkan,” katanya.
Ia meminta pengurus MES Jawa Tengah yang baru dilantik memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah serta pelaku usaha.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar ekonomi syariah benar-benar masuk ke aktivitas ekonomi masyarakat.
Luthfi menilai pengembangan ekonomi syariah harus menghasilkan nilai tambah bagi berbagai produk dan sektor usaha, bukan sekadar berfokus pada industri fesyen atau keuangan.
“Tidak hanya mendongkrak produk pakaian atau fesyen. Semuanya harus punya nilai lebih, termasuk industri halal. Itulah gunanya ekonomi syariah,” tegasnya.
Menurut dia, penguatan ekosistem tersebut dapat membuka peluang UMKM untuk berkembang melalui sertifikasi halal, pembiayaan syariah, perdagangan, kuliner, fesyen, pariwisata hingga sektor ekonomi pesantren.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat MES Rosan Perkasa Roeslani menilai Jawa Tengah mempunyai potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah.
Namun, potensi tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah, MES, pelaku UMKM, dunia usaha dan kalangan akademisi.
“Ini adalah titik kumpul bersama untuk berdiskusi sehingga menghasilkan kebijakan dan regulasi yang bisa berdampak bagi ekonomi syariah di Jawa Tengah. Paling penting program harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat bukan hanya dalam hal ekonomi tetapi kehidupan sehari-hari,” kata Rosan.
Rosan menambahkan, pemerintah juga perlu memiliki data yang lebih jelas mengenai kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional maupun daerah.
Ia menyebut pemerintah pusat akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2027 untuk melakukan pengukuran kontribusi ekonomi syariah secara lebih terukur.
“Kalau ada ukurannya akan mudah menentukan posisi mana yang harus ditingkatkan. Kita ini ketinggalan di wisata syariah dan sektor keuangan dibandingkan negara lain, di sektor fesyen kita sudah nomor satu,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, PW MES Jawa Tengah juga meluncurkan Koperasi Ekspor Merah Putih.
Koperasi ini diarahkan menjadi salah satu instrumen untuk memperluas pemasaran produk ekonomi syariah asal Jawa Tengah ke luar negeri.
Kehadiran koperasi tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memperoleh akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Penguatan ekosistem dari sertifikasi halal, produksi, pembiayaan hingga pemasaran ekspor diharapkan membuat ekonomi syariah Jawa Tengah tidak berhenti sebagai program, tetapi mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru dan memperkuat daya saing UMKM. (dkp)
