TEGAL – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama mitra kerja Komisi II DPR RI menggelar kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Kota Tegal pada Jumat (24/10/2025).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam bidang pertanahan dan tata ruang agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan berkeadilan.
Anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly, hadir sebagai narasumber utama dan menyampaikan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam mempercepat reformasi birokrasi di sektor pertanahan.
Ia menegaskan bahwa pelayanan publik di bidang ini harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dari pihak Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, kegiatan ini diwakili oleh Kabid Pengadaan Tanah dan Pengembangan Karsono serta Kabid Penataan dan Pemberdayaan Edi Priatmono.
Turut hadir pula Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kota Tegal, Legiman, dan Kakantah Kabupaten Tegal, Kelik Budiyono, yang berbagi pandangan mengenai pelaksanaan program strategis di wilayah kerja masing-masing.
Peserta kegiatan terdiri dari para anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) yang berasal dari Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes.
Mereka merupakan mitra penting dalam pelaksanaan berbagai program strategis Kementerian ATR/BPN, terutama dalam memastikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat berjalan lancar dan sesuai ketentuan.
Dalam pemaparannya, Wahyudin Noor Aly menekankan bahwa kolaborasi antara DPR RI, Kementerian ATR/BPN, dan para pemangku kepentingan daerah menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih profesional.
Menurutnya, pelibatan aktif para PPAT, pemerintah daerah, serta masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik lahan dan mempercepat realisasi program prioritas nasional di sektor agraria.
Sementara itu, Karsono dari Kanwil BPN Jateng menyampaikan bahwa sosialisasi ini juga menjadi wadah untuk menyerap aspirasi dari pelaku lapangan, khususnya PPAT.
Dengan adanya umpan balik dari para praktisi, program strategis kementerian diharapkan bisa diterapkan lebih optimal dan menjawab tantangan riil di lapangan.
Melalui kegiatan ini, Kementerian ATR/BPN berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, DPR RI, dan mitra kerja semakin solid dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang efisien, profesional, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. (di)
