JAKARTA, Kabarjateng.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat langkah strategis dalam menekan angka sengketa dan konflik lahan melalui percepatan transformasi digital di sektor layanan publik.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, usai menerima penghargaan CNN Indonesia Award 2025 di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Menurut Ossy, penerapan sistem digital dalam pelayanan pertanahan merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang tengah dijalankan pemerintah.
“Kami sedang melakukan transformasi besar dari sistem analog menuju sistem digital. Jika digitalisasi ini berjalan optimal, berbagai potensi sengketa dan tumpang tindih kepemilikan tanah dapat ditekan secara signifikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sistem pertanahan digital akan mempermudah proses administrasi dan meminimalisasi kesalahan dalam pencatatan data kepemilikan.
Langkah ini sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik di sektor pertanahan, yang selama ini kerap menjadi sumber permasalahan akibat tumpang tindih dokumen.
Lebih lanjut, Wamen Ossy menuturkan bahwa sekitar 70 hingga 80 persen tugas Kementerian ATR/BPN berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
Oleh karena itu, modernisasi sistem kerja menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan pertanahan dan tata ruang dapat dilakukan lebih efisien, cepat, dan transparan.
Selain digitalisasi, Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen melanjutkan dua program prioritas nasional, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria.
Kedua program tersebut memiliki dampak besar dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum atas kepemilikan lahan di seluruh Indonesia.
“PTSL memberikan kepastian hak bagi masyarakat, sedangkan Reforma Agraria berperan penting dalam menciptakan keseimbangan kepemilikan tanah yang lebih adil,” tutur Ossy.
Ia menambahkan, keberhasilan transformasi digital dan program reforma tidak dapat terwujud tanpa dukungan publik.
Karena itu, Kementerian ATR/BPN membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, maupun saran konstruktif.
“Kami mengharapkan dukungan masyarakat di seluruh daerah agar upaya kami dalam memperbaiki pelayanan publik semakin optimal dan memberi manfaat nyata bagi warga,” pungkasnya. (di)
