BREBES, Kabarjateng.id – Ratusan warga yang tergabung dalam “Aliansi Masyarakat Peduli Desa Pangebatan”, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, menggelar aksi damai di depan Kantor Desa Pangebatan, Senin (30/6/2025).
Aksi ini merupakan bentuk protes atas dugaan penyelewengan Dana Desa oleh oknum perangkat desa yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.
Massa memulai aksi dari Tugu Pasar Buaran dan melakukan long march menuju kantor desa sambil membawa pengeras suara, spanduk, dan pamflet berisi tuntutan transparansi serta pertanggungjawaban atas anggaran desa tahun 2024 dan 2025.
Setibanya di lokasi, massa langsung menggelar orasi. Mereka mendesak Pemerintah Desa (Pemdes) untuk membuka data penggunaan Dana Desa dan menjelaskan penanganan sejumlah program desa yang dianggap bermasalah.
Setelah orasi berlangsung, perwakilan warga diterima audiensi oleh Kepala Desa Pangebatan H. Lukmanul Hakim, Ketua BPD Raswanto, SST, Camat Bantarkawung Wartoid, S.IP., M.Si., serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades), Inspektorat Kabupaten Brebes, dan jajaran perangkat desa lainnya.
Dalam forum yang dipimpin oleh Ketua BPD, sejumlah warga menyampaikan keprihatinan dan kritik keras.
Salah satunya, Nafi M, menyoroti mengapa dugaan penggelapan Dana Desa pada tahun 2024 tidak segera ditindaklanjuti sehingga peristiwa serupa kembali terjadi pada 2025. Ia juga menuding adanya pembiaran atau kemungkinan unsur kesengajaan.
“Kami memperoleh informasi bahwa kebocoran dana terjadi dua tahun berturut-turut oleh oknum yang sama. Kami mendesak Kepala Desa untuk bersikap terbuka agar tidak terjadi simpang siur informasi,” tegas Nafi.
Perwakilan lainnya, H. Malawi, menambahkan bahwa persoalan desa tak hanya soal korupsi, tetapi juga mencakup persoalan pelayanan publik seperti pungutan PBB yang tidak tertata, serta program PTSL yang tidak transparan. Warga disebut telah membayar namun belum menerima sertifikat. Pengelolaan sampah yang buruk juga menjadi keluhan warga.
“Kami datang karena cinta, bukan benci. Kami ingin desa ini dikelola secara jujur dan berpihak kepada rakyat,” ujar Malawi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Desa Lukmanul Hakim akhirnya mengakui bahwa terjadi penyelewengan Dana Desa oleh oknum bendahara desa. Ia menyebut, dana dicairkan dari bank tanpa sepengetahuannya, dengan dugaan pemalsuan tanda tangan.
“Kami sudah memberikan teguran dan meminta pengembalian dana, serta melaporkan ke Camat dan Inspektorat,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa kasus ini akan ditangani secara terbuka dan sesuai hukum yang berlaku.
Sementara itu, perwakilan Inspektorat Kabupaten Brebes, Ahmad Sodikin, menyatakan pihaknya akan melakukan audit dan investigasi menyeluruh pada minggu pertama Juli. Ia memastikan siapa pun yang terlibat akan diproses hukum.
Camat Bantarkawung, Wartoid, mengapresiasi aksi warga yang berlangsung tertib.
Ia menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi pemerintahan desa dan menjunjung tinggi proses hukum dalam penanganan kasus seperti ini.
Warga berharap, proses hukum benar-benar dijalankan hingga tuntas dan perangkat desa yang terbukti bersalah segera dicopot dari jabatannya.
Aksi ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menuntut transparansi dan pemerintahan desa yang bersih. (di)
