SEMARANG, Kabarjateng.id – Seruan keadilan bagi jurnalis bergema di depan Mapolda Jawa Tengah pada Kamis (17/4/2025), dalam Aksi Kamisan yang diinisiasi oleh sejumlah jurnalis dan kelompok masyarakat sipil. Aksi ini sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap insan pers di Indonesia.
Sekitar pukul 16.50 WIB, para peserta aksi mulai memadati halaman Mapolda Jateng. Mereka membawa berbagai poster yang memuat pesan seperti “save journalist”, “jurnalis bukan teroris”, dan “journalist is not a crime, brutality is”. Tema utama yang diusung adalah “Jika Aparat Berani Nempeleng Jurnalis, Maka Demokrasi dalam Bahaya”.
Koordinator lapangan aksi, Raditya Mahendra Yasa, menyampaikan kecaman terhadap insiden yang menimpa salah satu jurnalis foto dari Kantor Berita Antara yang menjadi korban kekerasan oleh ajudan Kapolri pada Sabtu (5/4/2025). Ia menilai insiden tersebut mencerminkan pola represif yang masih dilakukan oleh aparat negara.
“Insiden terhadap kawan kami, Makna, hanyalah satu dari banyak contoh tindakan kekerasan yang dilakukan aparat—baik polisi, TNI, hingga aparat sipil. Ini bukan hal baru, dan makin menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap jurnalis,” tegas Raditya dalam orasinya.
Sebagai anggota Pewarta Foto Indonesia (PFI), Raditya menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Ia mengajak rekan-rekan jurnalis untuk tetap berani dan menyuarakan perlawanan terhadap intimidasi.
Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, Aris Mulyawan, menyoroti kondisi kebebasan pers di Jawa Tengah yang menurutnya kian mengkhawatirkan.
Ia menyebutkan bahwa tidak hanya jurnalis media arus utama yang menjadi sasaran kekerasan, tetapi juga jurnalis kampus.
“Kekerasan terhadap jurnalis semakin sering terjadi. Ketika suara mereka dibungkam, maka kita sedang menyaksikan matinya demokrasi,” ujar Aris dalam pidatonya.
Simbol perlawanan juga ditampilkan dalam aksi tersebut melalui dupa dan makam buatan bertuliskan “RIP Demokrasi”, yang dihiasi taburan bunga sebagai bentuk duka atas kondisi demokrasi di tanah air.
Fajar Muhammad Andhika dari LBH Semarang turut angkat bicara. Ia menegaskan bahwa jurnalis merupakan pilar keempat demokrasi.
Bila jurnalis terus diintimidasi oleh negara, maka arah pemerintahan telah mengarah pada otoritarianisme.
“Represi terhadap jurnalis adalah pertanda bahwa sistem demokrasi kita sedang terancam. Ini sinyal bahaya bagi kebebasan sipil,” ungkap Fajar.
Salah satu jurnalis kampus dari LPM Justisia UIN Walisongo, Dimas, juga membagikan pengalamannya saat diskusi kampus bertema militerisme didatangi oleh seseorang berseragam TNI. Diskusi itu berlangsung pada Senin (14/5/2025), dan sejak saat itu, beberapa mahasiswa mendapat intimidasi.
“Setelah berita tentang diskusi itu tayang di media kampus kami, teman saya langsung mendapat teror. Ditelepon, di-chat, bahkan diancam akan didatangi ke kampus kalau tidak memberikan informasi siapa penulis berita,” ungkapnya.
Aksi ini berlangsung hingga pukul 18.30 WIB dan ditutup dengan pembacaan tuntutan oleh Sekretaris Jenderal AJI Semarang, Iwan Arifianto. Dalam tuntutannya, para peserta aksi meminta:
1. Pemecatan aparat yang terlibat kekerasan terhadap jurnalis.
2. Jaminan ruang kerja yang aman bagi jurnalis.
3. Kepatuhan aparat terhadap UU Pers.
4. Tanggung jawab Kapolri atas tindakan anggotanya.
5. Perlindungan dari perusahaan media kepada jurnalis korban kekerasan. (di)
