SEMARANG, Kabarjateng.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang menggelar kegiatan evaluasi tata kelola organisasi, sumber daya manusia, serta peningkatan kapasitas pada Jumat, 14 Maret 2025.
Evaluasi ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan pengawasan Pemilu 2024 serta merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan.
Acara tersebut menghadirkan Anggota Bawaslu Kota Semarang, Euis Noor Faoziah, serta akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes), Dani Muhtada, sebagai narasumber.
Selain itu, peserta yang hadir meliputi perwakilan partai politik, Kesbangpol Kota Semarang, organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, Karang Taruna, kelompok disabilitas, serta media.
Evaluasi dan Tantangan dalam Pengawasan Pemilu
Dalam pemaparannya, Euis Noor Faoziah menyampaikan beberapa catatan evaluasi terkait kelembagaan, mekanisme perekrutan pengawas badan adhoc, serta peningkatan kapasitas pengawas pemilu.
Ia menyoroti pentingnya reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas kerja, termasuk kebutuhan tambahan staf sekretariat serta perbaikan fasilitas kantor agar lebih representatif.
Terkait mekanisme perekrutan, Euis mengungkapkan bahwa proses seleksi pengawas badan adhoc masih menghadapi tantangan, salah satunya tumpang tindih antara tahapan perekrutan dan pengawasan.
Selain itu, ia menilai regulasi terkait keterwakilan perempuan masih kurang optimal, karena hanya mengatur kuota 30% tanpa memastikan keterpenuhannya sebagai keharusan.
Apresiasi dan Rekomendasi Peningkatan Peran Bawaslu
Sementara itu, akademisi Unnes, Dani Muhtada, mengapresiasi kinerja Bawaslu dalam menjaga integritas Pemilu 2024.
Ia menyampaikan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Jawa Tengah mencapai hampir 90%, salah satu yang tertinggi di Indonesia.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari langkah-langkah pencegahan yang dilakukan Bawaslu, termasuk 29.640 tindakan pencegahan di seluruh wilayah Jawa Tengah selama penyelenggaraan pemilu.
Di Kota Semarang, peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu juga mendapat perhatian.
Dani mencatat bahwa Bawaslu Kota Semarang telah menangani 29 kasus dugaan pelanggaran.
Ia menilai perlu adanya penguatan kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu melalui revisi regulasi dan kebijakan yang lebih mendukung efektivitas pengawasan.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu.
Hal ini mencakup peningkatan profesionalisme pengawas pemilu serta transparansi dalam proses penegakan hukum.
Dani juga menekankan pentingnya mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pemilu guna memastikan pemilu yang lebih demokratis dan berintegritas.
“Tanpa pemilu yang berintegritas, demokrasi yang kuat sulit terwujud. Oleh karena itu, peran Bawaslu yang solid dan independen menjadi kunci dalam menjaga integritas pemilu,” ujarnya.
Apresiasi atas Kelancaran Pemilu di Kota Semarang
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Kota Semarang, Maria Goreti J.R.H., mengapresiasi kerja sama seluruh pihak yang berkontribusi dalam pengawasan pemilu.
Ia menegaskan bahwa Pemilihan Serentak 2024 di Kota Semarang berlangsung lancar, tertib, dan aman.
Meskipun Kota Semarang termasuk dalam daftar daerah yang perkaranya dibawa ke Mahkamah Konstitusi akibat adanya sengketa pemilu, Maria menilai bahwa secara keseluruhan pengawasan telah berjalan dengan baik.
“Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan semua pihak yang berkomitmen menjaga transparansi dan kredibilitas pemilu,” pungkasnya. (di)
