SEMARANG | Kabarjateng.id – Pengelolaan program pemenuhan gizi di Jawa Tengah menjadi salah satu materi yang dikaji peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Angkatan ke-36 dalam pelaksanaan Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN).
Jawa Tengah dipilih sebagai salah satu lokasi pembelajaran karena dinilai memiliki dinamika pemerintahan dan sosial yang kompleks, sekaligus memperlihatkan pola kerja sama lintas sektor dalam menangani persoalan strategis.
Ketua Supervisor Sespimti Polri Angkatan ke-36, Irjen Pol Toni Ariadi Efendi, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dalam memahami berbagai persoalan di daerah.
Rombongan diterima Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno di Gedung A Kantor Gubernur Jateng, Selasa (6/10/2026).
Sumarno hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin.
Menurut Toni, PKDN merupakan bagian dari proses pendidikan Sespimti yang dirancang agar peserta didik tidak hanya memahami persoalan secara teori, tetapi juga mampu melihat kondisi lapangan secara langsung.
“Jawa Tengah dipilih karena memiliki dinamika sosial yang kompleks dan terdapat sejumlah praktik sinergi serta pengelolaan pemerintahan yang dapat menjadi bahan pembelajaran,” kata Toni.
Rombongan Sespimti Polri Angkatan ke-36 tersebut berjumlah delapan peserta didik. Mereka terdiri atas tujuh perwira Polri berpangkat Komisaris Besar (Kombes) dan seorang personel TNI Angkatan Laut.
Salah satu fokus yang dipelajari adalah kolaborasi berbagai pihak dalam pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Toni menilai pengalaman Jawa Tengah dalam mengelola SPPG dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain. Terlebih, pengelolaan program tersebut telah mendapat perhatian dan apresiasi dari Presiden Republik Indonesia.
Ia menekankan bahwa persoalan strategis seperti pemenuhan gizi masyarakat membutuhkan keterlibatan banyak unsur.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan TNI, Polri, akademisi, masyarakat, serta dunia usaha.
“Pendekatan humanis, preventif, dan kolaboratif ini ingin kami jadikan sebagai laboratorium pembelajaran bagi peserta didik Sespimti,” ujarnya.
Selama PKDN, para peserta didik juga diarahkan menggali informasi secara langsung dari sejumlah pemangku kepentingan.
Data dan pengalaman tersebut kemudian menjadi bahan untuk melihat pola komunikasi, koordinasi, serta penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Selain itu, peserta didik diharapkan mampu memahami bagaimana kepastian hukum dapat berjalan beriringan dengan kondisi sosial dan kearifan lokal di masing-masing wilayah.
Toni berharap hasil kegiatan tersebut tidak berhenti pada proses pembelajaran semata.
Kajian yang diperoleh diharapkan dapat menghasilkan karya akademis maupun rekomendasi strategis yang dapat diterapkan dan menjadi referensi bagi daerah lain.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jateng yang telah mendukung pelaksanaan PKDN.
Menurutnya, pengalaman berinteraksi langsung dengan para pemangku kepentingan penting dalam membentuk calon pemimpin Polri yang memiliki kemampuan analisis dan wawasan strategis.
Dalam dialog bersama Sekda Jateng, peserta didik Sespimti turut menggali informasi mengenai pelaksanaan MBG serta perkembangan pengelolaan SPPG di berbagai wilayah Jawa Tengah.
Sumarno menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 4.204 SPPG yang telah berdiri di Jawa Tengah. Fasilitas tersebut melayani lebih dari 9 juta penerima manfaat.
Jumlah penerima manfaat itu terdiri atas sekitar 7,7 juta anak didik serta sekitar 1,3 juta penerima dari kategori kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Data tersebut menjadi bagian penting dalam pembelajaran peserta didik Sespimti untuk memahami bagaimana program berskala besar membutuhkan koordinasi, pengawasan, serta kolaborasi antarlembaga agar pelaksanaannya berjalan efektif. (dkp)
