SURAKARTA | Kabarjateng.id – Angka kemiskinan di Jawa Tengah terus menunjukkan tren penurunan. Hingga Maret 2026, persentase penduduk miskin tercatat 9,21 persen. Angka itu menurun dari 11,8 persen pada 2021.
Dalam kurun waktu tersebut, puluhan ribu warga Jawa Tengah tercatat berhasil keluar dari kondisi kemiskinan. Penurunan itu mendapat perhatian Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.
Muhaimin memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah daerah di Jawa Tengah dalam menangani persoalan kemiskinan, termasuk kebijakan yang dijalankan Gubernur Ahmad Luthfi.
Menurutnya, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan besarnya anggaran, tetapi juga membutuhkan kepemimpinan daerah yang mampu mengintegrasikan berbagai program.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin ketika menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Graha Wisata Niaga, Kota Surakarta, Jumat (4/9/2026).
“Sekali lagi, langkah-langkah para bupati, wali kota, dan juga Pak Gubernur tadi sangat progresif dan agresif, juga inovatif bahkan kreatif dalam menangani semua masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem,” ujar Muhaimin.
Ia menambahkan, pemerintah pusat akan terus mendorong program yang telah dijalankan pemerintah kabupaten dan kota.
Penguatan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor agar penanganan kemiskinan dapat berjalan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem dapat mencapai nol persen pada 2026.
Sementara target jangka menengah yang ditetapkan adalah menurunkan tingkat kemiskinan hingga lima persen pada 2029.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) turut memperlihatkan adanya perbaikan kondisi kemiskinan di Jawa Tengah.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut penurunan tersebut berlangsung secara konsisten dari tahun ke tahun.
Bila dibandingkan dengan September 2025, angka kemiskinan pada Maret 2026 turun 0,18 poin.
Secara jumlah, penurunan tersebut setara dengan sekitar 59,39 ribu orang yang keluar dari garis kemiskinan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif.
Menurutnya, pemerintah tidak mungkin menyelesaikan persoalan kemiskinan hanya dengan mengandalkan satu lembaga.
Pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BLUD, pelaku usaha, perguruan tinggi, aparat kewilayahan, hingga masyarakat dilibatkan dalam berbagai program penanganan kemiskinan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua harus bergerak bersama untuk menangani kemiskinan,” kata Luthfi.
Pendekatan yang digunakan Pemprov Jateng juga mulai diarahkan pada penanganan keluarga secara menyeluruh.
Artinya, intervensi tidak berhenti ketika rumah warga diperbaiki.
Aspek lain seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan pangan, pekerjaan, hingga perlindungan sosial ikut menjadi perhatian.
Dengan demikian, bantuan yang diberikan diharapkan dapat menyelesaikan persoalan utama yang menyebabkan sebuah keluarga berada dalam kondisi miskin.
“Jadi, masyarakat miskin ekstrem tidak hanya dibantu rumahnya tok. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaannya kita tangani bersama-sama,” jelasnya.
Untuk mendukung berbagai program tersebut, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan anggaran sekitar Rp2,65 triliun pada 2026.
Sementara sepanjang 2025, penanganan rumah tidak layak huni mencapai sekitar 270 ribu unit melalui pembiayaan dari berbagai pihak.
Pemprov juga berupaya mendorong penerima bantuan sosial agar dapat meningkatkan kemandirian ekonomi.
Dari sekitar 1,2 juta keluarga penerima manfaat PKH, sebanyak 46.542 keluarga telah menjalani proses graduasi.
Selain itu, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan investasi menjadi bagian dari strategi pengurangan kemiskinan.
Investasi di Jawa Tengah pada 2025 tercatat sekitar Rp110 triliun dan mampu menyerap kurang lebih 257 ribu tenaga kerja.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada semester I 2026 juga mencapai 5,80 persen. Capaian tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Luthfi menilai angka pertumbuhan ekonomi harus diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pola penanganan kemiskinan tidak dapat disamaratakan untuk seluruh wilayah.
Kondisi masyarakat di kawasan pesisir, pertanian, lahan kering, maupun daerah perbukitan memiliki persoalan dan potensi yang berbeda.
Program pemberdayaan pun perlu menyesuaikan karakter masing-masing daerah.
“Kebijakan kita (harus) bergeser, tidak hanya bantuan sosial, tapi harus kepada pemberdayaan yang berkelanjutan,” tegas Luthfi.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap masyarakat miskin tidak terus bergantung pada bantuan.
Mereka didorong memiliki keterampilan, pekerjaan, pendapatan, serta kemampuan mengembangkan potensi ekonomi di lingkungan masing-masing.
Dengan memperkuat pemberdayaan dan membuka peluang ekonomi, penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah diharapkan tidak hanya menjadi capaian statistik, tetapi juga memberikan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat. (dkp)
