SEMARANG | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan siap mendukung pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan, proses audit tersebut menjadi bagian penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Pernyataan itu disampaikan Taj Yasin saat menghadiri entry meeting pemeriksaan pendahuluan BPK di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (31/8/2026).
Mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Taj Yasin mengatakan Pemprov Jateng akan bersikap terbuka selama proses pemeriksaan berlangsung.
Seluruh informasi dan dokumen yang dibutuhkan BPK, menurut dia, akan disiapkan secara kooperatif oleh perangkat daerah terkait.
“Untuk setiap OPD yang akan diperiksa atau ada penilaian, apa yang perlu disiapkan, langsung disiapkan,” kata Taj Yasin yang akrab disapa Gus Yasin.
Ia menilai pemeriksaan BPK bukan sekadar proses evaluasi, tetapi juga dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah.
Hasil pemeriksaan diharapkan memberikan masukan yang objektif sehingga penyelenggaraan pemerintahan semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Saya yakin bahwa pemeriksaan dan penilaian kali ini adalah untuk memperbaiki dan memberikan masukan yang bagus buat pemerintahan kami semakin bersih, semakin memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Taj Yasin meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi sasaran pemeriksaan untuk tidak menunda persiapan.
Dokumen administrasi, data program, serta berbagai materi pendukung yang diperlukan diminta segera disiapkan agar proses pemeriksaan dapat berjalan lancar.
Empat Fokus Pemeriksaan
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, menjelaskan pemeriksaan kali ini mencakup empat agenda utama.
Pertama, pemeriksaan kinerja terkait langkah pemerintah dalam mendukung ketahanan energi.
Kedua, pemeriksaan kinerja mengenai upaya meningkatkan produksi sekaligus menjaga keterjangkauan pangan secara berkelanjutan.
Selanjutnya, BPK melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap pengelolaan bidang pendidikan.
Fokus keempat adalah pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
Ahmad Luthfi mengatakan pemeriksaan tematik tersebut merupakan bagian dari fungsi BPK dalam mengevaluasi pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Kegiatan itu juga diarahkan agar sejalan dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) BPK 2025-2029.
Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan program yang dijalankan pemerintah telah sesuai sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan pemeriksaan tersebut, BPK berharap pelaksanaan program pemerintah dapat terus diperbaiki, baik dari sisi kepatuhan maupun efektivitas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat Jawa Tengah. (dkp)
