SEMARANG | Kabarjateng.id — Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah periode 2026-2031 resmi dikukuhkan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap organisasi ulama tersebut semakin aktif berkontribusi dalam menjaga kerukunan, merespons persoalan sosial, sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi umat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, keberadaan MUI memiliki posisi penting sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan kondisi daerah yang kondusif.
Menurutnya, pembangunan akan berjalan lebih optimal apabila didukung suasana masyarakat yang aman, rukun, dan saling menghargai.
Hal itu disampaikan Luthfi setelah menghadiri pengukuhan Pengurus MUI Jawa Tengah masa khidmat 2026-2031 di Gradhika Bhakti Praja, Senin (24/8/2026).
Luthfi menilai pergantian kepengurusan bukan hanya persoalan administratif, melainkan menjadi momentum untuk melanjutkan pengabdian ulama sekaligus memperkuat persatuan masyarakat.
Ia menyebut MUI dapat berperan sebagai bagian dari cooling system ketika muncul persoalan di tengah masyarakat.
Peran tersebut dinilai penting agar berbagai perbedaan dan potensi konflik dapat dikelola secara bijak.
“MUI adalah partner collaborative government dalam rangka menjadi cooling system permasalahan-permasalahan di wilayah kita, sehingga tercipta situasi aman sebagai syarat kesejahteraan masyarakat,” ujar Luthfi.
Menurut dia, pemerintah membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk membangun Jawa Tengah.
Kolaborasi dengan ulama, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, pelaku usaha, lembaga ekonomi, dan media menjadi salah satu kekuatan untuk mempercepat pembangunan.
Luthfi pun mengapresiasi berbagai jejaring kerja sama yang telah dibangun MUI Jawa Tengah.
Di antaranya dengan perguruan tinggi, Masyarakat Ekonomi Syariah, Bank Jateng Syariah, serta sejumlah media massa.
Ia berharap kerja sama tersebut terus diperluas sehingga keberadaan MUI memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Umum MUI Pusat M Anwar Iskandar menyampaikan bahwa MUI memiliki dua fungsi utama, yakni melayani kepentingan umat sekaligus menjadi mitra pemerintah.
Menurutnya, tantangan bangsa ke depan semakin beragam, mulai dari persoalan ekonomi hingga masalah sosial dan kesejahteraan.
Karena itu, hubungan antara ulama dan pemerintah perlu terus diperkuat.
Sinergi keduanya diharapkan mampu menjaga persatuan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kehidupan keagamaan.
Anwar juga memberikan perhatian terhadap pengembangan kader ulama perempuan.
Ia berharap Jawa Tengah dapat menjadi salah satu daerah yang mampu melahirkan semakin banyak ulama perempuan untuk berkontribusi dalam kegiatan keumatan.
“Kami menantikan lebih banyak ulama perempuan lahir di Jawa Tengah dan ikut berkiprah di Majelis Ulama,” katanya.
Ketua Umum MUI Jawa Tengah Noor Achmad menambahkan, kepengurusan baru akan mengedepankan kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat.
Kerja sama dengan Pemprov Jateng juga akan diperkuat, khususnya dalam bidang pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan syiar Islam.
Noor mengatakan, penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu agenda penting MUI Jateng periode mendatang.
Potensi yang dimiliki umat perlu dikembangkan agar mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan.
“Kami mencoba untuk bersama Gubernur, bagaimana membangkitkan ekonomi umat terutama ekonomi masyarakat Islam. Sudah ada kerja sama dengan masyarakat ekonomi syariah, rektor, dan media massa,” tuturnya.
Dengan terbentuknya kepengurusan periode 2026-2031, MUI Jawa Tengah diharapkan mampu memperluas kontribusinya.
Tidak hanya menjalankan fungsi keagamaan, MUI juga diharapkan menjadi penghubung antara ulama, pemerintah, dunia pendidikan, sektor ekonomi, dan masyarakat.
Melalui kolaborasi tersebut, nilai-nilai keagamaan diharapkan dapat diwujudkan dalam berbagai program nyata yang mendorong kerukunan, memperkuat persatuan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. (dkp)
