BOYOLALI | Kabarjateng.id – Ancaman kekeringan akibat musim kemarau menjadi perhatian serius jajaran Polres Boyolali.
Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra, S.H., S.I.K., M.Si., mendorong seluruh pihak memperkuat langkah mitigasi agar dampak bencana terhadap masyarakat dapat ditekan.
Hal itu disampaikan Kapolres saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Tahap II Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Boyolali 2026 di Aula Pusdalops BPBD Boyolali, Kecamatan Mojosongo, Kamis (20/8/2026).
Forum tersebut diikuti sekitar 70 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, pemerintah kecamatan, akademisi, PMI, Basarnas, relawan, potensi SAR hingga sejumlah instansi yang berkaitan dengan penanganan kebencanaan.
Dalam kesempatan itu, Kapolres menilai dokumen kajian risiko bencana memiliki peran strategis dalam menentukan langkah antisipasi menghadapi berbagai kemungkinan bencana di Boyolali.
Menurutnya, kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini dengan melibatkan seluruh unsur.
Polri bersama TNI, pemerintah daerah dan elemen lainnya siap memberikan dukungan, terutama dalam membantu warga yang terdampak bencana.
“Mitigasi harus dipersiapkan dengan baik. TNI-Polri siap mendukung dan membantu masyarakat ketika terjadi bencana,” kata Indra.
Ia juga menyoroti dampak kemarau yang berlangsung cukup panjang, terutama terhadap ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga.
Kondisi tersebut membutuhkan penanganan bersama agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Kapolres berharap hasil kajian yang dibahas dalam FGD dapat menjadi acuan dalam menentukan strategi penanganan bencana, termasuk mengurangi beban masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Sementara itu, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Boyolali Ari Wahyu Prabowo mengatakan Kajian Risiko Bencana diperlukan sebagai pijakan dalam menyusun rencana kontingensi sekaligus menentukan kebijakan penanggulangan bencana di daerah.
Dalam forum tersebut turut dibahas kebutuhan distribusi air bersih selama musim kemarau.
Upaya pemenuhan kebutuhan tersebut dinilai membutuhkan kerja sama lintas sektor karena skalanya tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja.
Rangkaian FGD kemudian diisi pemaparan materi oleh Dr. Zela Septikasari, M.Sc., M.Pd.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi antara narasumber dan peserta untuk memetakan risiko sekaligus merumuskan langkah yang dapat dilakukan dalam menghadapi potensi bencana di Boyolali.
Polres Boyolali memastikan koordinasi dengan TNI dan pemerintah daerah akan terus diperkuat.
Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan bantuan ketika menghadapi kondisi darurat akibat bencana. (ar)
