SEMARANG | Kabarjateng.id – Program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah tidak berhenti pada urusan memperbaiki bangunan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengarahkan penanganan hunian sebagai bagian dari upaya memperkuat kondisi sosial dan ekonomi keluarga penerima bantuan.
Rumah yang sebelumnya memiliki lantai tanah, dinding belum diplester, atau atap yang tidak memadai diperbaiki agar menjadi tempat tinggal yang lebih sehat dan aman.
Di sisi lain, keluarga penghuni juga didorong mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan, pelatihan, hingga bantuan sosial.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penanganan keluarga miskin tidak cukup dilakukan hanya dengan memperbaiki tempat tinggal.
“Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau anaknya ada yang putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan, bantuan sosialnya juga kita dorong,” kata Ahmad Luthfi saat menyerahkan bantuan RTLH di Desa Gondang, Sragen, 4 Maret 2026.
Upaya tersebut menjadi bagian dari penanganan persoalan perumahan di Jawa Tengah. Sepanjang 2025, pemerintah bersama berbagai pihak berhasil menangani 274.514 unit.
Angka itu turut menekan backlog perumahan dari 1.332.968 unit pada awal 2025 menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026.
Penanganan berlanjut pada 2026. Sampai dengan Triwulan II, sebanyak 65.449 unit telah mendapatkan intervensi melalui sejumlah sumber pendanaan.
Di antaranya APBN melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Dana Desa, kementerian/lembaga, APBD provinsi dan kabupaten/kota, CSR, serta Baznas.
Dari APBD Provinsi Jawa Tengah, realisasi hingga Triwulan II mencapai 1.625 unit dari target 5.231 unit.
Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lebih banyak meningkatkan kualitas rumah yang sudah dihuni masyarakat dibanding membangun rumah baru.
Pada 2025, dari 17.510 unit yang ditangani melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 17.170 unit merupakan peningkatan kualitas RTLH.
Sementara pembangunan rumah baru tercatat 340 unit.
Data awal 2026 juga memperlihatkan bahwa persoalan hunian masih cukup besar.
Dari total 1.058.454 unit backlog, sebanyak 762.064 unit masuk kategori backlog kelayakan dan 296.390 unit merupakan backlog kepemilikan.
Kisah penerima bantuan menunjukkan bagaimana program tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan warga.
Salah satunya Sailah (50), warga Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.
Ketika Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meninjau rumah Sailah, perhatian tidak hanya tertuju pada hasil renovasi. Kondisi ekonomi keluarganya turut menjadi perhatian.
Suami Sailah, Ade Suratman, bekerja sebagai pedagang cilok di Cirebon, sedangkan Sailah menjadi pembantu rumah tangga.
Penghasilan keduanya masih terbatas. Anak sulung mereka yang telah menyelesaikan pendidikan SMA juga belum memperoleh pekerjaan.
Taj Yasin kemudian mendorong agar anak Sailah memperoleh akses menuju dunia kerja maupun peningkatan keterampilan.
Beberapa jalur yang dapat ditempuh antara lain bursa kerja, pelatihan vokasi, magang, hingga peluang bekerja di luar negeri jika tersedia.
“Anaknya sudah lulus SMA. Kita coba link-kan (hubungkan) ke dunia usaha atau pekerjaan,” ujarnya.
Bagi Sailah, perubahan kondisi rumah menjadi sesuatu yang sangat berarti. Sebelum mendapat bantuan, lantai rumahnya masih berupa tanah dan sejumlah bagian dinding belum diplester.
“Terima kasih banyak atas bantuannya. Rumah jadi bagus. Dulu rumah masih tanah, temboknya belum diplester. Sekarang sudah lebih layak,” kata Sailah pada 14 Juli 2026.
Pengalaman serupa disampaikan Hadi Mulyono, warga Kudus.
Ia mengaku sudah lama berkeinginan memperbaiki rumah, tetapi keterbatasan penghasilan membuat rencana tersebut terus tertunda.
“Senang sekali dapat bantuan dari Gubernur Ahmad Luthfi. Dulu punya keinginan mau bangun atau perbaiki rumah ini, tetapi mengumpulkan uang dari dulu nggak cukup-cukup. Tertolong sekali dengan adanya bantuan dari Pak Luthfi ini,” ujar Hadi, 29 Juni 2026.
Cerita Sailah dan Hadi memperlihatkan bahwa bantuan RTLH dapat menjadi titik awal perubahan bagi keluarga berpenghasilan terbatas.
Beban biaya renovasi yang sebelumnya sulit dipenuhi dapat ditekan, sementara kondisi tempat tinggal menjadi lebih layak.
Meski demikian, pekerjaan rumah pemerintah masih panjang. Hingga Triwulan II 2026, tercatat masih ada 993.005 unit backlog yang membutuhkan penanganan.
Karena itu, memasuki usia ke-81 Jawa Tengah, program perumahan tidak hanya dituntut mempercepat renovasi hunian.
Lebih jauh, bantuan tersebut diharapkan mampu membuka jalan bagi keluarga penerima untuk meningkatkan pendidikan, memperoleh pekerjaan, dan memperbaiki penghasilan.
Rumah yang layak menjadi kebutuhan dasar. Namun, bagi keluarga yang masih berjuang secara ekonomi, hunian yang lebih baik akan semakin berarti apabila diikuti kesempatan untuk hidup lebih mandiri dan sejahtera. (dkp)
