SEMARANG | kabarjateng.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang terus mengintensifkan upaya pencegahan politik uang dengan menggandeng partai politik, pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat melalui sosialisasi pengawasan partisipatif.
Kegiatan bertajuk “Sinergi Komitmen Partai Politik dan Masyarakat dalam Mewujudkan Demokrasi Anti Politik Uang” itu berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Rabu (5/8/2026) malam.
Acara menghadirkan Ketua Bawaslu Kota Semarang Arief Rahman dan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso sebagai narasumber.
Hadir pula Camat Tembalang Eko Agus Padang Haryanto, perwakilan Polsek dan Koramil Tembalang, Panwas, LPMK, perwakilan partai politik, hingga komunitas penyandang disabilitas.
Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari program kerja yang didanai melalui hibah Pemerintah Kota Semarang pada 2026.
Program tersebut difokuskan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berani menolak sekaligus melaporkan praktik politik uang.
“Kami ingin pencegahan dilakukan sejak dini. Tidak cukup hanya penyelenggara pemilu, masyarakat juga harus memiliki daya kritis untuk menolak politik uang dan berani melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran,” ujarnya.
Menurut Arief, Bawaslu telah menjadwalkan lima kegiatan sosialisasi di sejumlah kecamatan.
Selain Tembalang, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Pedurungan, Semarang Tengah, Semarang Barat, dan akan berlanjut di Kecamatan Mijen.
Ia mengungkapkan, salah satu tantangan dalam pengawasan partisipatif adalah belum adanya aturan yang secara tegas memberikan perlindungan hukum bagi pelapor dugaan pelanggaran pemilu.
“Ini menjadi persoalan regulasi. Kami berharap pada pemilu mendatang ada aturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melaporkan praktik politik uang,” katanya.
Selain mendorong masyarakat aktif melapor, Bawaslu juga terus mengembangkan komunitas anti politik uang di tingkat kelurahan.
Program tersebut telah dijalankan sejak Pemilu 2019 dan berlanjut pada Pemilu 2024 melalui deklarasi anti politik uang di hampir seluruh kelurahan di Kota Semarang.
Namun, Arief menilai masih ada tantangan di lapangan. Dari sekitar 177 spanduk imbauan anti politik uang yang dipasang menjelang Pilkada 2024, hampir separuh di antaranya hilang.
“Karena itu edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan agar kesadaran menolak politik uang semakin kuat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang, Joko Santoso, menilai pendidikan politik harus diberikan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.
Menurutnya, masyarakat perlu lebih dahulu memahami makna politik dan demokrasi sebelum diajak membahas bahaya politik uang.
“Kalau masyarakat sudah memahami tujuan politik dan demokrasi, mereka akan lebih rasional dalam menentukan pilihan, bukan hanya melihat figur calon semata,” ujarnya.
Joko mengakui praktik politik uang terus mengalami perubahan pola. Jika dahulu dikenal istilah “serangan fajar”, kini menurutnya muncul berbagai modus baru yang dilakukan semakin mendekati hari pemungutan suara.
Karena itu, ia menilai pendidikan politik secara berkelanjutan, baik kepada kader partai maupun masyarakat, menjadi langkah penting untuk membangun pemilu yang bersih, jujur, dan bermartabat.
Melalui kolaborasi antara penyelenggara pemilu, partai politik, aparat pemerintah, dan masyarakat, Bawaslu Kota Semarang berharap budaya menolak politik uang dapat semakin mengakar sehingga kualitas demokrasi di Kota Semarang terus meningkat pada pemilu mendatang. (liem)
