SEMARANG | kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengintensifkan penanganan dampak musim kemarau dengan mendistribusikan 6,8 juta liter air bersih ke 25 kabupaten dan kota yang mengalami kekeringan.
Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak.
Data hingga 24 Juli 2026 menunjukkan, penyaluran air bersih telah menjangkau 61.139 kepala keluarga atau sekitar 184.643 jiwa.
Distribusi dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kebutuhan di masing-masing daerah.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 83 kecamatan dan 148 desa yang terdampak musim kemarau.
Selain itu, sebanyak 11 pemerintah kabupaten/kota telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
Menurut Bergas, total air bersih yang telah disalurkan mencapai 6,8 juta liter.
Dari jumlah tersebut, sekitar 4.853.800 liter bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota.
Sementara sisanya, yakni 1.951.500 liter, berasal dari dukungan berbagai pihak, seperti program CSR, PMI, TNI-Polri, serta sejumlah instansi lainnya.
Ia menambahkan, Kabupaten Klaten, Pemalang, dan Banjarnegara menjadi wilayah yang menerima distribusi air bersih dengan volume terbesar karena tingkat kebutuhan yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya.
Meski distribusi terus dilakukan, BPBD memastikan cadangan air bersih masih mencukupi.
Dari total sekitar 44,9 juta liter yang telah disiapkan melalui APBD kabupaten/kota, lebih dari 40 juta liter masih tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat apabila kondisi kekeringan meluas.
“Yang menjadi perhatian saat ini adalah kelancaran distribusi. Dari sisi ketersediaan air maupun anggaran masih dalam kondisi aman,” ujar Bergas.
Selain persoalan kekeringan, BPBD juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau.
Sepanjang periode 5 Juni hingga 19 Juli 2026 tercatat 275 kasus kebakaran, terdiri atas 56 kejadian kebakaran hutan dan lahan serta 219 kebakaran rumah maupun bangunan.
Akibat kejadian tersebut, kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan diperkirakan mencapai sekitar Rp607 juta, sedangkan kebakaran bangunan dan permukiman menimbulkan kerugian hingga sekitar Rp27 miliar.
Lahan tebu menjadi kawasan yang paling banyak terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa langkah antisipasi musim kemarau telah dipersiapkan sejak dini.
Seluruh pemerintah daerah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sekaligus memastikan distribusi air bersih berlangsung cepat dan tepat sasaran.
Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah juga berupaya menjaga ketersediaan air untuk sektor pertanian agar target produksi padi Jawa Tengah pada 2026 tetap tercapai.
Menurut Luthfi, usulan bantuan pompa air kepada Menteri Pertanian telah memperoleh persetujuan dan saat ini tinggal ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian dan Peternakan agar segera disalurkan ke daerah yang membutuhkan. (dkp)
