SEMARANG | kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa agar semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menilai penyempurnaan sistem pengadaan elektronik menjadi langkah penting untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Sumarno saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen sebagai keynote speaker dalam kegiatan Optimalisasi Tata Kelola dan Layanan LPSE Lingkup Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Gedung B Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (22/7/2026).
Menurutnya, seluruh kebijakan pengadaan barang dan jasa yang disusun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus menjadi pedoman bagi seluruh instansi pemerintah.
Namun, sistem tersebut juga perlu terus dikembangkan agar mampu menyesuaikan dengan dinamika di lapangan.
Sumarno menegaskan, pengadaan pemerintah tidak hanya berorientasi pada proses lelang, tetapi juga harus menghasilkan barang, jasa, maupun pekerjaan yang benar-benar sesuai kebutuhan perangkat daerah dengan kualitas terbaik.
“Yang terpenting bukan hanya prosesnya, tetapi juga kualitas barang atau jasa yang diperoleh serta tata kelola pelaksanaannya agar berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki banyak pengalaman dalam pelaksanaan pengadaan yang dapat dijadikan bahan evaluasi bagi LKPP untuk menyempurnakan regulasi maupun sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Salah satu usulan yang disampaikan adalah menghadirkan fitur yang memungkinkan pemerintah mengetahui penyedia jasa yang sedang mengikuti proses tender di berbagai daerah.
Dengan adanya informasi tersebut, kemampuan penyedia dapat dianalisis lebih akurat sebelum ditetapkan sebagai pemenang, sehingga risiko keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat diminimalkan.
Selain itu, Sumarno juga menyoroti perlunya penyempurnaan aturan terkait pengadaan melalui marketplace pemerintah.
Menurutnya, mekanisme tersebut menawarkan transparansi harga yang lebih baik karena setiap produk dapat dibandingkan secara terbuka.
Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama pada aspek administrasi perpajakan yang berlaku bagi bendahara pemerintah.
Ia berharap berbagai masukan dari pemerintah daerah dapat menjadi bahan pertimbangan LKPP dalam menyusun regulasi baru sekaligus meningkatkan kualitas sistem pengadaan digital di Indonesia.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP, Sugianto, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk menyosialisasikan rencana pembaruan tata kelola dan layanan LPSE melalui revisi Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021.
Forum tersebut juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota mengenai pengembangan layanan LPSE.
Berdasarkan data hingga 21 Juli 2026, Jawa Tengah mencatat sebanyak 7.494 tiket layanan LPSE, dengan 6.825 tiket atau sekitar 91 persen telah berhasil diselesaikan.
Selain itu, seluruh LPSE di 36 pemerintah daerah di Jawa Tengah telah memiliki petugas user support level 0, sementara 32 LPSE telah memenuhi standar penyelenggaraan layanan sesuai ketentuan LKPP. (dkp)
