SEMARANG | kabarjateng.id – Sejumlah perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Jateng Guyub memanfaatkan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini belum terselesaikan. Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (20/7/2026).
Aspirasi yang disampaikan berasal dari berbagai daerah, seperti Rembang, Pati, Blora, Wonogiri, Grobogan, Salatiga, Kota Semarang, hingga perwakilan buruh.
Isu yang diangkat beragam, mulai dari konflik pertambangan, sengketa agraria, kesejahteraan pekerja, hingga kondisi petani tebu.
Joko Priyanto, perwakilan warga Rembang, menjelaskan bahwa sebagian besar persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama dan belum menemukan penyelesaian.
Karena itu, masyarakat berharap pemerintah provinsi dapat mengambil langkah nyata untuk menyelesaikannya.
Salah satu perhatian utama adalah aktivitas pertambangan di kawasan Pegunungan Kendeng yang dinilai masih menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
Selain itu, warga juga menyoroti maraknya aktivitas tambang, baik yang berizin maupun ilegal.
Dalam audiensi tersebut, masyarakat juga menyampaikan persoalan lain, seperti kerusakan jalan, pelayanan pendidikan, pengembangan UMKM, serta kestabilan harga bahan pokok.
Perwakilan dari Blora mengungkapkan kekhawatiran petani tebu setelah berhentinya operasional Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM).
Akibatnya, hasil panen harus dikirim ke pabrik di luar daerah sehingga biaya distribusi meningkat dan keuntungan petani berkurang.
Sementara itu, kalangan buruh meminta perhatian pemerintah terhadap dugaan pelanggaran hak pekerja, termasuk persoalan upah dan kebebasan membentuk serikat pekerja.
Menanggapi seluruh masukan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.
Menurutnya, setiap persoalan akan dipetakan sesuai kewenangan agar penanganannya lebih efektif.
Ia menyatakan masalah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi akan segera ditindaklanjuti, sedangkan persoalan yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
Khusus mengenai nasib petani tebu di Blora, Luthfi mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian untuk mencari solusi terbaik.
Di sisi lain, perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan provinsi juga dipastikan menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Mengakhiri pertemuan, Luthfi menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti secara serius agar menghasilkan solusi yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah. (dkp)
