SEMARANG | kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat permanen yang dijadwalkan mulai menerima peserta didik pada 31 Juli 2026.
Berbagai aspek, mulai dari kesiapan bangunan, asrama, tenaga pendidik, hingga rekrutmen siswa, menjadi perhatian agar program tersebut dapat berjalan sesuai rencana.
Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat dan Pemenuhan Guru Bantu Sekolah Rakyat Permanen yang berlangsung di Aula Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Senin (20/7/2026).
Pertemuan dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota, Kementerian Pekerjaan Umum, kepala sekolah, serta instansi terkait.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, mengatakan koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan operasional dapat diselesaikan sebelum sekolah mulai dibuka.
Menurutnya, masih terdapat beberapa hal yang harus disempurnakan, termasuk proses penerimaan peserta didik.
Untuk jenjang sekolah dasar, jumlah pendaftar belum memenuhi target sehingga pemerintah akan menyesuaikan jumlah rombongan belajar menjadi satu kelas.
Sementara kuota yang tersedia akan dialihkan ke jenjang SMP dan SMA karena minat pendaftar lebih tinggi.
Selain itu, penyelesaian pembangunan asrama menjadi prioritas utama. Sebab, konsep Sekolah Rakyat permanen menerapkan sistem berasrama sehingga seluruh siswa nantinya tinggal di lingkungan sekolah.
Pemprov Jateng juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar seluruh fasilitas dapat diselesaikan tepat waktu.
Pemerintah kabupaten dan kota diminta turut membantu mengatasi kebutuhan dasar, seperti penyediaan air bersih apabila masih terdapat kendala di lapangan.
Tak hanya mengejar penyelesaian pembangunan, pemerintah daerah juga diminta melakukan penilaian terhadap kondisi bangunan yang masih dalam proses pengerjaan.
Aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan siswa menjadi prioritas sebelum sekolah mulai digunakan.
Sumarno menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan program yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sehingga kualitas fasilitas yang disediakan harus benar-benar layak.
Menurutnya, sarana pendidikan tidak boleh dibuat seadanya karena program ini diharapkan mampu membuka kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh masa depan yang lebih baik.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta, Septina Sintasari, mengakui pembangunan asrama di Sekolah Rakyat permanen Sukoharjo masih berlangsung.
Meski demikian, pihaknya optimistis kegiatan belajar mengajar tetap dapat dimulai sesuai jadwal pada akhir Juli.
Sebanyak 188 siswa telah dipersiapkan untuk mengikuti tahun ajaran perdana dan nantinya akan menempati kompleks Sekolah Rakyat permanen di Sukoharjo.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menyampaikan bahwa Jawa Tengah saat ini memiliki 10 Sekolah Rakyat permanen serta 6 Sekolah Rakyat rintisan.
Dari jumlah tersebut, tujuh sekolah permanen telah melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan matrikulasi, sedangkan tiga lainnya masih menunggu rampungnya pembangunan fasilitas.
Untuk mendukung operasional tujuh sekolah yang telah berjalan, dibutuhkan 182 tenaga pendidik, terdiri atas 53 guru Sekolah Rakyat Dasar (SRD), 66 guru Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP), dan 63 guru Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA).
Adapun tiga Sekolah Rakyat permanen yang masih dalam tahap penyelesaian pembangunan memerlukan tambahan 114 guru, yakni 27 guru SRD, 36 guru SRMP, dan 51 guru SRMA.
Pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik tersebut ditargetkan selesai sebelum sekolah mulai beroperasi pada 31 Juli 2026.
Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota, dan kementerian terkait, diharapkan seluruh Sekolah Rakyat dapat beroperasi secara optimal pada tahun ajaran 2026/2027 dengan fasilitas yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. (dkp)
