KARANGANYAR | Kabarjateng.id – Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., menghadiri peresmian Bendungan Jlantah yang berlokasi di Desa Tlobo dan Karangsari, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Jumat (10/7/2026).
Acara berlangsung secara virtual dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia dari Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai pusat peresmian lima bendungan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan sumber daya air sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia.
Selain Bendungan Jlantah, Presiden juga meresmikan Bendungan Meninting di NTB, Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh di Aceh, serta Bendungan Sidan di Bali.
Bendungan Jlantah diharapkan memberikan dampak positif bagi sektor pertanian di Kabupaten Karanganyar.
Infrastruktur ini mampu memasok air irigasi untuk lahan pertanian seluas 1.494 hektare sehingga intensitas tanam diproyeksikan meningkat dari 172 persen menjadi 272 persen.
Selain mendukung pertanian, bendungan tersebut juga menyediakan pasokan air baku hingga 150 liter per detik yang diperuntukkan bagi masyarakat di Kecamatan Jumapolo, Jumantono, dan Jatipuro.
Fungsi lainnya adalah mengurangi potensi banjir melalui kapasitas tampungan pengendali banjir sebesar 11,96 juta meter kubik.
Bendungan Jlantah juga memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
Di samping itu, kawasan bendungan yang berada di kaki Gunung Lawu dinilai berpotensi menjadi destinasi wisata alam yang dapat menggerakkan sektor ekonomi lokal, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Keikutsertaan Pangdam IV/Diponegoro dalam peresmian tersebut mencerminkan dukungan TNI terhadap pelaksanaan program-program strategis pemerintah.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu memperkuat ketahanan nasional sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (dkp)
