SEMARANG | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat komitmennya dalam menjamin hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Sebanyak 5.000 siswa akan menerima bantuan pendidikan agar tetap dapat melanjutkan sekolah, baik di SMA maupun SMK negeri maupun swasta.
Kebijakan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, sebagai langkah antisipasi agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan, termasuk bagi calon siswa yang belum diterima melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur sekolah kemitraan.
Menurut Luthfi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan skema penyaluran bantuan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
“Data masyarakat miskin ekstrem sudah kami siapkan. Dinas Pendidikan telah memproyeksikan bantuan bagi 5.000 anak yang nantinya akan ditempatkan di sekolah negeri maupun swasta,” ujar Luthfi usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jawa Tengah, Rabu (8/7/2026).
Ia menegaskan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh akses pendidikan tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga.
Luthfi menambahkan, skema bantuan itu telah dipetakan secara menyeluruh sehingga diharapkan tidak lagi ditemukan anak yang putus sekolah akibat keterbatasan biaya.
Program serupa juga telah dijalankan sejak 2025 dan terus diperluas.
Sebelumnya, tercatat 597 calon peserta didik belum berhasil diterima melalui SPMB jalur sekolah kemitraan.
Pada tahun ajaran 2026, program tersebut menyediakan 5.004 kursi, namun hingga akhir proses seleksi baru terisi 3.662 siswa atau sekitar 73 persen dari total kapasitas.
Program sekolah kemitraan merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan sekolah swasta untuk memberikan layanan pendidikan tanpa biaya bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Tahun ini, program tersebut melibatkan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK.
Selain memperluas akses melalui sekolah kemitraan, Pemprov Jawa Tengah juga menerapkan kebijakan sekolah gratis di seluruh SMA negeri, SMK negeri, dan SLB negeri. Pada tahun ajaran 2026/2027, total kuota yang tersedia mencapai 231.724 siswa atau sekitar 40,83 persen dari jumlah lulusan SMP dan sederajat di Jawa Tengah.
Melalui berbagai program tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya, sehingga kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh wilayah Jawa Tengah. (dkp)
