SEMARANG | Kabarjateng.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Tengah menyoroti sejumlah catatan penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat Banggar yang digelar pada Selasa, 7 Juli 2026.
Anggota Komisi C sekaligus anggota Banggar DPRD Jawa Tengah, Muhammad Afif, menilai masih terdapat persoalan yang perlu segera dibenahi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum memenuhi target serta besarnya nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Berdasarkan data Banggar, realisasi PAD Jawa Tengah pada 2025 mencapai Rp14,97 triliun atau sekitar 95,37 persen dari target sebesar Rp15,69 triliun.
Dengan demikian, masih terdapat kekurangan penerimaan sekitar Rp726,15 miliar.
Menurut Afif, capaian tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Ia meminta pemerintah daerah segera memperkuat strategi peningkatan pendapatan agar target pada tahun anggaran 2026 tidak kembali meleset.
Salah satu langkah yang dinilai perlu diprioritaskan ialah mengoptimalkan penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang hingga kini masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah.
“Kami berharap capaian yang belum maksimal pada tahun 2025 tidak berdampak terhadap target pendapatan tahun 2026. Pemprov harus bekerja lebih optimal dengan menghadirkan inovasi dalam menggali sumber pendapatan, termasuk memaksimalkan penagihan piutang PKB,” ujar Afif usai rapat Banggar.
Selain pendapatan, Banggar juga memberi perhatian terhadap besarnya SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp467,18 miliar.
Afif menilai angka tersebut perlu dianalisis secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab utamanya.
Ia menjelaskan, apabila SiLPA yang tinggi merupakan dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat terhadap kegiatan yang kurang prioritas, kondisi tersebut masih dapat dipahami karena bertujuan menjaga efektivitas penggunaan anggaran.
Namun, ia mengingatkan bahwa situasinya berbeda apabila sisa anggaran tersebut muncul akibat program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat tidak terlaksana atau tertunda karena rendahnya serapan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jika SiLPA terjadi karena kebijakan efisiensi, tentu dapat dimaklumi. Tetapi jika penyebabnya adalah rendahnya pelaksanaan program prioritas yang seharusnya dirasakan masyarakat, maka hal itu harus menjadi bahan evaluasi serius,” tegasnya.
Karena itu, Afif mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja setiap OPD.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran berjalan lebih efektif sehingga sisa anggaran yang tidak produktif tidak kembali terjadi pada tahun-tahun berikutnya. (dkp)
