SEMARANG | Kabarjateng.id – Iklim investasi di Jawa Tengah dinilai semakin kondusif oleh kalangan pelaku usaha. Kemudahan dalam proses perizinan, pendampingan pemerintah hingga tahap realisasi investasi, serta respons cepat terhadap berbagai kendala menjadi alasan utama para investor terus memperluas usahanya di provinsi ini.
Pandangan tersebut disampaikan dalam kegiatan Business Dinner Gubernur Jawa Tengah bersama para pemangku kepentingan sektor ekonomi se-Jawa Tengah yang digelar di Hotel Padma Semarang, Selasa (30/6/2026).
Dalam forum tersebut, sejumlah investor mengaku merasakan langsung komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menciptakan iklim investasi yang ramah.
Kondisi tersebut diyakini akan berdampak pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah.
Perwakilan PT Global Dairy Bersama (GDB), Ihsan Mulia Putri, mengungkapkan bahwa perusahaannya memilih Kabupaten Brebes sebagai lokasi pembangunan peternakan sapi perah berkapasitas sekitar 30 ribu ekor, yang diproyeksikan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia.
Menurutnya, keputusan tersebut tidak lepas dari kemudahan yang diberikan pemerintah daerah dalam proses perizinan maupun pendampingan selama tahapan investasi berlangsung.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah karena seluruh proses perizinan berjalan cepat dan lancar. Ini semakin menguatkan komitmen kami untuk merealisasikan investasi di Brebes,” ujarnya.
Ia menjelaskan, investasi di sektor peternakan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi karena melibatkan banyak aspek teknis dan regulasi.
Namun, berkat koordinasi yang baik dengan pemerintah, seluruh tahapan dapat dilalui tanpa hambatan berarti.
Proyek tersebut dijadwalkan mulai memasuki tahap peletakan batu pertama pada 20 Juli mendatang.
Optimisme yang sama juga disampaikan Direktur PT Bintang Indokarya Gemilang, Budiarto.
Ia menilai industri alas kaki di Jawa Tengah masih memiliki prospek cerah sehingga perusahaan berencana terus memperluas kapasitas produksinya.
Menurut Budiarto, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting yang mendorong perusahaan semakin yakin mengembangkan investasi sekaligus membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat.
“Semangat yang disampaikan Pak Gubernur memberi keyakinan bagi kami untuk terus berkembang di Jawa Tengah. Kami berharap ekspansi usaha ini dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja,” katanya.
Ia juga mengapresiasi dukungan sektor perbankan, termasuk Bank Jateng, yang dinilai turut membantu pengembangan industri di daerah.
Sementara itu, Direktur Eksekutif PT Kawasan Industri Kendal (KIK), Juliani Kusumaningrum, menyampaikan bahwa koordinasi yang dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat membantu mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan investor, termasuk melalui Dewan Kawasan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Ahmad Luthfi.
Meski demikian, ia mengungkapkan masih terdapat kendala teknis pada sistem Online Single Submission (OSS) pasca perubahan regulasi.
Kendala tersebut bukan berasal dari proses penerbitan izin, melainkan gangguan pada sistem yang belum mampu mengakomodasi seluruh proses administrasi.
“Perizinannya sudah selesai, tetapi ada kendala saat mengunggah data di sistem sehingga berdampak pada proses distribusi barang milik pelaku usaha,” jelasnya.
Masukan lain datang dari perwakilan Korrun Group, Suartin Huang. Ia menyebut perusahaan tengah mempersiapkan investasi di Kabupaten Grobogan dengan luas lahan sekitar 32 hektare yang diperkirakan mampu menyerap hingga 7.000 tenaga kerja.
Saat ini proses tersebut masih menunggu penyelesaian administrasi terkait status lahan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan investasi terhambat oleh persoalan administrasi maupun teknis.
Ia langsung menginstruksikan jajaran terkait untuk mengevaluasi kendala pada sistem OSS sekaligus memberikan pendampingan kepada investor agar proses investasi tetap berjalan sesuai rencana.
“Saya minta persoalan OSS segera dicek. Jangan sampai investasi terhambat hanya karena masalah administrasi,” tegas Ahmad Luthfi.
Terkait rencana investasi di Grobogan, Luthfi memastikan pemerintah tetap mendukung masuknya investasi baru dengan tetap menjaga keseimbangan terhadap keberadaan lahan pertanian produktif.
Menurutnya, apabila diperlukan, perubahan tata ruang dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, sepanjang pemerintah daerah mampu menyediakan lahan pengganti.
“Jika memang memenuhi ketentuan, proses perubahan tata ruang bisa diajukan ke Kementerian ATR/BPN dengan syarat tersedia lahan pengganti sesuai aturan,” jelasnya.
Kepala DPMPTSP Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, mengatakan pihaknya siap memberikan pendampingan kepada investor yang mengalami kendala teknis pada sistem OSS.
Selain itu, koordinasi juga terus dilakukan dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi agar setiap hambatan dapat segera ditangani.
Dengan dukungan pemerintah yang konsisten, kemudahan layanan perizinan, serta percepatan penyelesaian berbagai persoalan di lapangan, Jawa Tengah semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi investasi unggulan di Indonesia.
Masuknya investasi baru diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. (dkp)
