TEGAL | Kabarjateng.id – Persoalan perundungan di lingkungan sekolah kembali menjadi sorotan dalam Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di Kota Tegal.
Dalam forum tersebut, Forum Anak Kota Tegal Bahari menyampaikan kekhawatiran terkait masih banyaknya pelajar yang enggan melapor saat menjadi korban bullying karena takut mendapat tekanan balik serta belum adanya jaminan kuat terhadap kerahasiaan identitas pelapor.
Aspirasi itu disampaikan pada kegiatan Rembug Pembangunan wilayah Bergasmalang dan Petanglong yang berlangsung di Pendopo Kota Tegal, Senin (22/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Forum Anak menekankan pentingnya penguatan perlindungan bagi siswa dari tindakan perundungan di sekolah.
Ketua Forum Anak Kota Tegal Bahari, Medina Almeira, mengungkapkan bahwa sejumlah korban perundungan masih memilih diam karena khawatir dianggap sebagai pengadu, takut mendapat intimidasi lanjutan, serta meragukan keamanan data diri mereka saat melapor.
Ia mempertanyakan komitmen pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, dalam memastikan perlindungan psikologis dan kerahasiaan bagi siswa yang berani melaporkan kasus perundungan di sekolah.
Selain itu, forum tersebut juga mengusulkan adanya layanan pendampingan psikologis secara rutin di sekolah.
Menurut mereka, penanganan kasus perundungan selama ini sering kali berhenti pada tahap mediasi atau permintaan maaf, tanpa proses pemulihan yang berkelanjutan bagi korban maupun pembinaan serius terhadap pelaku.
Mereka juga mendorong penguatan budaya sekolah yang ramah anak melalui edukasi antiperundungan, pembentukan karakter, peningkatan empati antar siswa, serta penyediaan ruang komunikasi yang sehat di lingkungan sekolah.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang bagi praktik perundungan di dunia pendidikan.
“Perundungan tidak boleh terjadi. Tidak ada toleransi. Jika ada kejadian, harus segera dilaporkan dan ditangani,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pencegahan sejak dini melalui keterlibatan berbagai pihak, seperti Patroli Keamanan Sekolah (PKS), guru Bimbingan Konseling, wali kelas, hingga dukungan aparat kepolisian dalam sosialisasi di lingkungan pendidikan.
Menurutnya, banyak kasus bullying baru terungkap setelah berlangsung lama dan menimbulkan dampak psikologis yang berat bagi korban.
Karena itu, langkah pencegahan harus diperkuat sejak awal.
“Kampanye antiperundungan harus terus digencarkan. Sekolah juga harus aktif melakukan pembinaan agar pencegahan berjalan efektif,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat program sekolah ramah anak guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa.
Ia menjelaskan bahwa saat ini telah dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan yang melibatkan unsur guru BK, wali kelas, dan kesiswaan untuk menangani berbagai persoalan peserta didik.
Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah dalam memberikan pelatihan pencegahan perundungan, termasuk yang terjadi di media sosial.
Hingga kini, sekitar 120 ribu pelajar telah mengikuti program tersebut.
“Pelatihan ini memberikan dampak yang cukup baik dalam meningkatkan kesadaran siswa,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pelaporan kasus perundungan dapat dilakukan melalui pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.
Harapannya, Jawa Tengah dapat mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas perundungan, sehingga siswa dapat belajar dengan aman, nyaman, dan lebih fokus pada perkembangan diri.
