SEMARANG | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menangani kerusakan jalan di sejumlah wilayah dengan mengalihkan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk program perbaikan dan pemeliharaan jalan provinsi.
Langkah tersebut diambil tanpa menunggu pengesahan APBD Perubahan 2026 yang baru dijadwalkan dibahas pada September mendatang.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan keputusan realokasi anggaran dilakukan melalui mekanisme Peraturan Kepala Daerah (Perkada) agar proses penanganan jalan dapat segera dilaksanakan.
Kebijakan ini diambil menyusul menurunnya tingkat kemantapan jalan provinsi yang sebelumnya mencapai 94,4 persen pada 2025 menjadi 84,6 persen pada 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir sehingga mempercepat kerusakan pada sejumlah ruas jalan strategis.
Ahmad Luthfi menegaskan, percepatan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Karena itu, anggaran dari beberapa program akan digeser untuk mendukung pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan yang mengalami kerusakan berat.
Ia menargetkan kondisi kemantapan jalan provinsi dapat kembali mendekati capaian tahun sebelumnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah daerah telah menggelar koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD), Wakil Gubernur, serta Sekretaris Daerah guna menyusun langkah percepatan yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Beberapa ruas yang masuk daftar prioritas penanganan di antaranya jalur Randublatung–Cepu, sejumlah ruas di kawasan Soloraya, serta jalan Keling–Kelet di Kabupaten Jepara.
Wilayah-wilayah tersebut dinilai membutuhkan penanganan segera karena tingkat kerusakannya cukup tinggi dan berdampak pada aktivitas masyarakat.
Meski demikian, Gubernur menegaskan proses perbaikan tetap harus mengikuti tahapan administratif yang berlaku, mulai dari penggeseran anggaran hingga proses pengadaan dan lelang pekerjaan.
Oleh sebab itu, pelaksanaan proyek tidak dapat dilakukan secara instan meskipun pemerintah telah menyiapkan pendanaan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menjelaskan bahwa tambahan anggaran sekitar Rp200 miliar telah dialokasikan untuk berbagai usulan perbaikan jalan di sejumlah daerah.
Selain ruas Randublatung–Cepu dan Keling–Kelet, program tersebut juga mencakup sejumlah titik di Wonogiri, kawasan Soloraya, dan wilayah lain yang mengalami penurunan kualitas jalan.
Menurut Henggar, kombinasi anggaran hasil realokasi melalui Perkada dan dukungan APBD Perubahan diharapkan mampu meningkatkan kembali tingkat kemantapan jalan provinsi hingga di atas 93 persen pada akhir tahun.
Bahkan, jika seluruh program berjalan sesuai rencana, capaian tersebut berpotensi mencapai kisaran 95 hingga 96 persen.
Perbaikan akan dilakukan melalui dua skema, yakni peningkatan dan pengaspalan jalan oleh Bidang Bina Marga serta pemeliharaan cepat melalui Balai Pengelolaan Jalan (BPJ).
Strategi ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan kondisi jalan sekaligus menjaga konektivitas antarwilayah di Jawa Tengah.
Langkah percepatan yang ditempuh Pemprov Jawa Tengah menjadi bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang aman dan layak, terutama setelah sejumlah ruas mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem yang berlangsung dalam waktu cukup panjang.
