KENDAL | Kabarjateng.id – Pemerintah Kabupaten Kendal bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengambil langkah serius dalam menanggapi berbagai keluhan masyarakat terkait aktivitas pertambangan galian C.
Melalui rapat lintas sektoral yang digelar di Aula Mapolres Kendal, Kamis (4/6/2026), disepakati pengaktifan kembali Satuan Tugas Mineral Bukan Logam dan Batuan (Satgas MBLB) guna memperkuat pengawasan di lapangan.
Keputusan tersebut muncul setelah maraknya sorotan publik di media sosial mengenai dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan infrastruktur.
Tagar serta slogan “Kendal Nggebal” yang ramai diperbincangkan warga menjadi salah satu indikator meningkatnya perhatian masyarakat terhadap persoalan tersebut.
Wakil Bupati Kendal sekaligus Ketua Satgas MBLB, Beny Karnadi, menegaskan bahwa pemerintah daerah memandang kritik yang berkembang sebagai bentuk kepedulian masyarakat yang perlu ditindaklanjuti secara serius.
Menurutnya, masukan yang disampaikan warga, termasuk berbagai unggahan viral di media sosial, dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan.
Ia menyampaikan bahwa keberadaan Satgas MBLB akan diperkuat agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif.
Tidak hanya mengawasi aspek perizinan dan kesesuaian penggunaan lahan, satgas juga akan fokus pada penegakan aturan operasional pertambangan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Salah satu perhatian utama adalah lalu lintas kendaraan angkutan tambang bertonase besar yang kerap melintas di jalan-jalan dengan kapasitas terbatas.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur jalan serta mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah bersama instansi terkait akan meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan tambang.
Pelanggaran yang ditemukan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui penegakan hukum oleh pihak berwenang.
Sementara itu, Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto Sianipar menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menyelesaikan persoalan pertambangan.
Menurutnya, pengawasan dan penanganan aktivitas tambang tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama yang terintegrasi antara seluruh pemangku kepentingan.
Kapolres berharap pengaktifan kembali Satgas MBLB dapat menjadi langkah konkret dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih tertib, sekaligus menjawab harapan masyarakat akan lingkungan yang aman dan berkelanjutan.
“Sinergi seluruh pihak sangat diperlukan agar setiap persoalan dapat ditangani secara menyeluruh. Kami juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi memberikan masukan demi perbaikan pengawasan pertambangan di Kabupaten Kendal,” ujarnya. (ra)
